Biaya Pembuatan SKBN di BNNK Karawang Dinilai Sangat Membebankan?

  • Share

Karawang, AlexaNews.ID – Biaya pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkotika (SKBN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dinilai sangat membebankan.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya kepada Alexa menyebut, SKBN yang notabene salah satu syarat melamar pekerjaan, untuk mendapatkannya sangatlah mahal.

“SKBN salah satu syarat dokumen untuk melamar kerja, yang telah diatur di Perda No 9 Tahun 2019, harusnya bukan membebankan masyarakat,” ujarnya, Jumat (12/8/2022).

Diketahui tarif rata-rata Kabupaten menurut peraturan presiden sebesar 290 ribu, menurut sumber ini dinilai sangat mahal dan membebankan mereka yang membutuhkan. Padahal ada di Kabupaten/Kita lain yang bisa di gratiskan.

“Dengan harga yang cukup mahal 290 ribu yang sudah di tarif peraturan presiden, apakah tidak ada kebijakan yang bisa meringankan pembebanan biaya pembuatan SKBN seperti di BNNK Kabupaten/Kota yang lain, ada yang bisa digratiskan. Kenapa Karawang tidak bisa?,” ucapnya.

Dirinya juga menanyakan biaya tersebut apakah masuk Negara atau pendapatan Daerah?. Karena masih menurutnya, setiap bulan banyak pelamar kerja baru yang tentunya membutuhkan SKBN.

“Apakah pembiayaan ini masuk Negara apa Daerah, salah satu temuan di lapangan, adanya keluhan dari seorang anak nelayan yang ingin melamar kerja. Sedangkan pelamar kerja di Karawang selama 1 bulan saja sudah berapa ribu yang melamar?,” ungkapnya.

Lebih jauh sumber ini menanyakan, apakah hanya BNNK saja yang bisa mengeluarkan surat tersebut.

“Dan apa hanya boleh di BNNK saja dapat surat keterangan bebas narkoba?, karena di Labkesda Pemerintah saja pembiayaan tidak sama. Dan apa yang dikeluhkan warga masyarakat Karawang menjadi perhatian Kepala BNNK dan Bupati Karawang yang sudah mengeluarkan kebijakan tentang program bahaya Narkoba. Jangan sampai masyarakat menjadi beban,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BNNK Karawang, R. Dea Rhinova menyebut bahwa tarif tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah, yang dimana aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Soal itu (tarif yang dianggap membebankan masyarakat karena dinilai terlalu mahal, red), kan sudah jelas tarif untuk pembuatan SKBN ini aturannya sudah tertuang di dalam PP Nomor 19 Tahun 2020 dengan jumlah nomimal sebesar Rp 290.000 per pemeriksaan kepada masyarakat umum di luar layanan rehabilitasi,” kata Dhea saat memberikan klarifikasi hak jawabnya melalui sambungan telepon WhatsApp-nya (WA) kepada redaksi AlexaNews.ID. (Ame)

  • Share