Tubaba, AlexaNews.ID – Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu menggelar aksi damai menuntut transparansi pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Dengan membawa poster-poster bertuliskan aspirasi, para awak media turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan sekaligus harapan agar pemerintah mendengar suara mereka.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan jeritan hati insan pers yang merasa haknya terabaikan. Di bawah teriknya matahari, mereka berjalan menuju kantor pemerintah daerah sambil mengangkat spanduk bertuliskan tuntutan, di antaranya “APH Periksa Anggaran TH 2023–2025” serta “Pejabat Kominfo Harus Diganti”.
Dalam aksinya, para wartawan menyampaikan lima poin utama. Mereka menekan perlunya evaluasi kinerja pejabat Kominfo Tubaba, audit penggunaan anggaran oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dan transparansi pembagian dana publikasi agar tidak terjadi diskriminasi antar media.
Tuntutan tersebut akhirnya direspons langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, yang hadir bersama Kadis Kominfo Eri Budi Santoso dan Pj Sekda Perana Putra. Dalam dialog terbuka, Nadirsyah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para wartawan.
“Saya minta jajaran Kominfo terbuka soal anggaran media. Jangan sampai ada rekan pers yang dipersulit. Jika ada pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai aturan, kami akan evaluasi bahkan mengganti,” tegas Nadirsyah di hadapan massa aksi, Senin (8/9/2025).
Di sisi lain, Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso, menjelaskan bahwa saat ini ada 311 media cetak, online, dan elektronik yang sudah terdaftar di Kominfo. Ia menyebut sebagian besar telah menjalin kerja sama, namun ada beberapa yang belum terakomodir karena kendala administrasi.
Pernyataan itu justru memicu pertanyaan dari peserta aksi. Rico, Koordinator Lapangan, menilai data tersebut tidak sesuai dengan realitas.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat. Kok bisa tiba-tiba ada 311? Apakah ada media ganda atau media siluman? Ini yang harus dibuka secara jelas,” tegas Rico.
Perbedaan data ini semakin memperkuat kecurigaan wartawan bahwa ada ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran Kominfo. Mereka khawatir ketidaktransparanan itu berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pembagian dana publikasi.
Setelah berdialog di kantor pemerintah daerah, rombongan wartawan melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Tubaba. Mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, yang menerima perwakilan wartawan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Meski ada janji evaluasi dari eksekutif dan legislatif, para wartawan mengaku masih menunggu bukti nyata. Bagi mereka, aksi ini bukan sekadar menyuarakan kepentingan pribadi, melainkan menjaga marwah pers serta memastikan dana publikasi dikelola secara adil dan sesuai aturan. [Angga]
