Purwakarta, AlexaNews.ID – Anggota DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu, mendorong penguatan program kepemudaan sebagai strategi penting menghadapi puncak bonus demografi pada 2030. Pesan itu ia sampaikan saat mengikuti kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bersama Angkatan Muda Majlis Dakwah Islamiyah (AMMDI) Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta.
Sri Rahayu menegaskan perlunya Pemprov Jabar memperluas berbagai program yang menyasar generasi muda agar peluang bonus demografi dapat dimaksimalkan. Menurutnya, dominasi kelompok usia produktif saat ini merupakan momentum besar yang harus diolah melalui kebijakan tepat sasaran. “Kita sedang berada di fase jumlah usia kerja jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/11/2025).
Ia juga menekankan bahwa pemuda perlu ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek kegiatan. Sri menilai ruang partisipasi, akses pengembangan diri, dan peningkatan kapasitas harus dibuka selebar mungkin. “Generasi muda adalah aset penting bagi daerah. Pemerintah wajib menghadirkan program kepemudaan yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan agar kontribusi mereka semakin nyata,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Sri turut menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi kalangan muda, mulai dari keterbatasan pelatihan berkualitas, gap keterampilan digital, hingga minimnya ruang kreativitas dan dukungan wirausaha. Ia menilai pemerintah harus hadir lebih kuat melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil pemuda. “Dukungan terhadap organisasi kepemudaan harus diperluas—baik dalam program UMKM maupun kegiatan lain yang melibatkan pemuda,” tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD Jabar tersebut menambahkan bahwa kebijakan kepemudaan bukan sebatas agenda seremonial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, tanpa penguatan sistematis, sulit bagi Jawa Barat menjaga daya saing di masa mendatang. “Kalau ingin Jabar siap menghadapi tantangan masa depan, maka program kepemudaan harus jadi prioritas anggaran dan arah kebijakan,” imbuhnya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan terkait pendidikan, ekonomi, sosial, dan teknologi berjalan sejalan. “Saya mendorong agar Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan dapat diterapkan secara efektif,” pungkasnya. [Ega]
