KARAWANG, AlexaNews.ID – Komisi IX DPR RI bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperluas strategi percepatan penurunan stunting dengan menggandeng pondok pesantren sebagai mitra utama di tingkat akar rumput. Kolaborasi ini dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan budaya.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana yang digelar di Pondok Pesantren Miftahul Ballagh, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya integrasi program pemerintah dengan nilai-nilai religius guna membangun keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes., menilai pesantren memiliki posisi strategis dalam menyampaikan edukasi kesehatan keluarga. Menurut dia, pendekatan berbasis agama mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pencegahan stunting.
“Pesantren punya kedekatan kuat dengan masyarakat. Karena itu, edukasi tentang ketahanan keluarga dan kesehatan akan lebih mudah diterima jika disampaikan melalui lingkungan pesantren,” ujar Cellica di hadapan ratusan santri, kader, dan tokoh masyarakat.
Ia menegaskan, DPR RI akan terus mengawal kebijakan serta dukungan anggaran agar program keluarga berencana berjalan efektif dan tepat sasaran, khususnya di daerah dengan angka stunting yang masih perlu ditekan.
Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ballagh, KH. Gus Azis Abdul Rohim, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai peran pesantren saat ini tidak hanya sebatas pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia.
“Program Bangga Kencana sejalan dengan nilai yang kami tanamkan di pesantren. Membangun keluarga sehat harus dibarengi dengan akhlak yang kuat agar generasi mendatang tumbuh seimbang,” kata Gus Azis.
Dari sisi pelaksanaan program, Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan BKKBN RI, Lisna Prihantini, menekankan pentingnya peran kader dan tokoh masyarakat sebagai ujung tombak di lapangan. Menurutnya, keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada implementasi di tingkat desa.
“Penggerak lini lapangan harus mampu menyampaikan pesan pembangunan keluarga secara persuasif. Kolaborasi dengan pesantren seperti ini sangat penting untuk menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks,” ujarnya.
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Pratama BKKBN Provinsi Jawa Barat, Hendra Kurniawan, memaparkan strategi percepatan program melalui pendekatan 5 Quick Wins dan Gerakan Aksi Terpadu (GATI). Strategi ini difokuskan pada penurunan stunting, penguatan keluarga, serta peningkatan komunikasi publik.
“Melalui GATI, pesan program kami sederhanakan dan disinergikan agar mudah dipahami masyarakat. Harapannya, semua pihak bisa bergerak bersama menekan stunting di Jawa Barat,” kata Hendra.
Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Kepala Bidang PPADI, Drs. H. Oji Sahroji, M.M., menegaskan komitmen pemda untuk memastikan kebijakan dari pusat dan provinsi diterapkan secara konkret di tingkat desa.
Kegiatan fasilitasi teknis ini berlangsung interaktif dan diakhiri dengan sesi dialog bersama peserta. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator kuatnya dukungan terhadap upaya percepatan pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Karawang. (Irwan ds)
