KARAWANG, AlexaNews.ID – Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian SH MH, memberikan catatan akhir tahun terhadap kinerja pemerintahan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati Maslani. Ia mengapresiasi sejumlah capaian strategis di sektor infrastruktur, namun juga menyoroti proyek yang dinilai gagal mencapai target hingga penghujung 2025.
Menurut Asep, beberapa proyek besar yang telah rampung dan diresmikan menjadi simbol keberhasilan pembangunan daerah. Ia menilai proyek-proyek tersebut bukan hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga membangun kebanggaan masyarakat Karawang.
Dua proyek yang mendapat sorotan positif di antaranya Underpass Gorowong Warungbambu dan revitalisasi GOR Panatayudha. Kedua infrastruktur tersebut dinilai sebagai karya monumental yang menunjukkan keseriusan kepemimpinan Bupati Aep dalam mempercepat pembangunan.
Namun di sisi lain, Asep mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang yang tak kunjung rampung hingga akhir tahun. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah proyek Sabuk Pantai (Sea Wall) di wilayah Muara Pantai Pakisjaya, yang berada di bawah tanggung jawab Bidang Sumber Daya Air (SDA).
Proyek pengaman pantai senilai Rp900 juta yang dikerjakan oleh CV Mazel Arnawama Indonesia tersebut diketahui tidak selesai sesuai kontrak kerja 90 hari kalender. Hingga akhir 2025, progres pembangunan baru mencapai sekitar 56 meter dari total rencana 80 meter, sehingga pengerjaannya terpaksa dihentikan sementara.
Asep pun mendesak agar Bupati Aep Syaepuloh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat teknis yang dinilai tidak mampu mengimbangi ritme kerja pimpinan daerah.
“Di satu sisi masyarakat bangga dengan proyek-proyek besar yang sudah diresmikan Pak Bupati. Tapi di sisi lain masih ada persoalan serius dari kinerja pejabat yang lamban. Ini seperti duri dalam sekam,” ujar Asep, Selasa (30/12/2025).
Ketua DPC PERADI Karawang itu menilai, pejabat yang tidak mampu bekerja cepat dan tepat seharusnya dievaluasi secara tegas. Bahkan, ia menyarankan mutasi sebagai langkah pembinaan.
“Kalau tidak bisa gaspol mengikuti kebijakan Bupati, lebih baik mundur atau dimutasi. Jangan sampai kepala daerahnya berlari, tapi bawahannya jalan seperti keong,” sindirnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Delik.co.id, tim audit internal Dinas PUPR Karawang telah menghentikan sementara proyek sabuk pantai tersebut karena keterlambatan pengerjaan. Hingga kini, pihak pelaksana proyek masih sulit dikonfirmasi.
Seorang bernama Adam yang disebut sebagai Direktur CV Mazel Arnawama Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait mandeknya proyek tersebut. Hal serupa juga terjadi pada Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Karawang, Aries Purwanto, yang belum berhasil dimintai tanggapan.
Padahal sebelumnya, Aries sempat menyampaikan optimisme bahwa proyek sabuk pantai dapat diselesaikan sesuai jadwal. “Insya Allah, on progres dan bisa selesai tepat waktu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Asep Agustian kembali melontarkan kritik tajam. Ia menilai optimisme tersebut tidak didukung dengan perhitungan teknis dan pengawasan yang matang.
“Faktanya, sampai akhir 2025 proyek itu belum memberi manfaat apa pun bagi masyarakat. Dari awal saya sudah memprediksi proyek ini tidak akan selesai tepat waktu melihat progres di lapangan,” ungkap pria yang akrab disapa Askun.
Ia pun menyebut Kabid SDA terlalu berlebihan dalam menyampaikan target. “Katanya akademisi, tapi tidak mampu menghitung dan mengantisipasi tenggat waktu secara ilmiah. Terlalu banyak mimpi dan halu,” pungkasnya. [Ega Nugraha]
