JAKARTA, AlexaNews.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan langkah cepat pemulihan sektor pertanian di wilayah Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari APBN 2026 serta mengusulkan tambahan dana Rp5,1 triliun guna mempercepat pemulihan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/2026). Ia menegaskan negara hadir untuk membantu petani bangkit setelah bencana yang terjadi sejak akhir November 2025.
Menurut Mentan Amran, dana yang telah tersedia di APBN 2026 akan difokuskan pada pemulihan awal lahan pertanian dan sarana produksi yang rusak akibat banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor.
“Anggaran yang siap kami gulirkan mencapai Rp1,49 triliun untuk membantu petani terdampak agar bisa kembali berproduksi,” ujar Mentan Amran.
Anggaran tersebut mencakup rehabilitasi lahan sawah rusak ringan dan sedang beserta jaringan irigasi senilai Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.
Ia menambahkan, prioritas bantuan diberikan kepada wilayah dengan tingkat kerusakan paling tinggi, terutama lahan sawah yang masih memungkinkan untuk segera dipulihkan. Sementara itu, lahan sawah yang mengalami kerusakan berat memerlukan penanganan lintas kementerian.
“Untuk sawah rusak berat, perlu sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam penataan ruang serta Kementerian PUPR untuk perbaikan jaringan irigasi,” jelasnya.
Selain memaksimalkan anggaran yang ada, Kementan juga menghitung kebutuhan tambahan dana sebesar Rp5,1 triliun agar pemulihan pertanian dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa mengganggu program prioritas nasional lainnya.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk rehabilitasi lanjutan lahan sawah Rp3,4 triliun, pemulihan kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, penyediaan pakan ternak Rp262,8 miliar, pengadaan sarana dan prasarana pertanian Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan fasilitas penunjang lainnya Rp291 miliar.
Mentan Amran pun meminta dukungan penuh Komisi IV DPR RI agar proses pemulihan pertanian di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami berharap dukungan DPR RI agar tambahan anggaran ini dapat segera direalisasikan demi mempercepat pemulihan pasca bencana,” katanya.
Di luar skema APBN, Kementan juga menggalang bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, donasi yang terkumpul dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli mencapai Rp75 miliar, yang telah disalurkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Adapun bencana hidrometeorologi tersebut berdampak luas di sejumlah daerah, di antaranya Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data sementara per 13 Januari 2026, total luas sawah terdampak mencapai 107.324 hektare, terdiri dari rusak ringan 56.077 hektare, rusak sedang 22.152 hektare, dan rusak berat 29.095 hektare. Dari jumlah tersebut, lahan padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare.
Tak hanya sawah, bencana juga merusak perkebunan non-sawit seluas 29.310 hektare, lahan hortikultura 1.803 hektare, serta menyebabkan lebih dari 820 ribu ekor ternak mati atau hilang.
Kerusakan infrastruktur pertanian pun cukup signifikan, meliputi 58 unit Rumah Potong Hewan, 2.300 unit alsintan, 74 Balai Penyuluhan Pertanian, 3 bendungan, jaringan irigasi sepanjang 152 kilometer, serta 820 unit jalan produksi.
“Data ini terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi dengan dinas pertanian daerah, karena dampak bencana bersifat dinamis,” pungkas Mentan Amran. [Kirno]
