PURWAKARTA, AlexaNews.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein bersama Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin, sejumlah kalangan mulai menyoroti capaian kinerja pemerintah daerah.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya hasil jajak pendapat digital yang dipublikasikan akun media sosial @urangpurwakarta.id pada Februari 2026. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah tercatat berada di angka 23 persen.
Data survei menunjukkan sebanyak 35 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara 42 persen lainnya memilih tidak memberikan penilaian.
Hasil tersebut dinilai menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan yang selama ini dijalankan.
Aktivis muda Purwakarta, Tubagus Rizky Putra, menilai rendahnya tingkat kepuasan publik tidak lepas dari kebijakan pembangunan yang dinilai masih berorientasi pada proyek fisik semata.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting, namun pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda.
“Pembangunan jalan itu kewajiban dasar pemerintah. Tapi masa depan daerah justru ditentukan oleh anak mudanya. Saat ini ruang kreatif, inovasi, maupun wadah pengembangan pemuda di Purwakarta masih sangat terbatas,” kata Rizky, Senin (2/3/2026).
Ia menilai konsep pembangunan modern seharusnya mampu menghadirkan fasilitas publik yang mendukung kreativitas, ekonomi kreatif, hingga peluang inovasi bagi kalangan muda.
Selain itu, Rizky juga mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang tidak diarahkan pada konflik antara kepala daerah dan wakilnya. Ia meminta masyarakat tetap fokus mengawal realisasi program kerja pemerintah.
Beberapa persoalan mendasar, kata dia, perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah, mulai dari perkembangan angka pengangguran, penanganan kemiskinan, hingga progres program rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program dialog masyarakat seperti “Ngosrek” yang sebelumnya menjadi salah satu agenda komunikasi pemerintah dengan warga.
“Yang terpenting sekarang bukan polemik politik, tapi sejauh mana janji kerja pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. (Ega Nugraha)
