PURWAKARTA, alexanews.id – Kebijakan terkait penyelenggaraan hajatan di Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan publik setelah muncul perbedaan sikap antara Bupati dan Wakil Bupati. Di tengah upaya pengetatan izin keramaian, muncul kebijakan lain yang justru memberi kemudahan bagi masyarakat.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, sebelumnya menyatakan akan memperketat izin keramaian, termasuk acara pernikahan dan khitanan. Langkah ini diambil sebagai respons atas insiden tragis yang menewaskan seorang tuan rumah hajatan akibat aksi kekerasan oleh sekelompok orang.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah daerah berencana menerapkan mekanisme pengawasan lebih ketat, termasuk kewajiban adanya jaminan keamanan dari berbagai unsur masyarakat. Pengetatan ini disebut sebagai upaya menjaga ketertiban sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Namun di sisi lain, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, justru meluncurkan program sosial berupa penyediaan kendaraan pengantin gratis bagi warga. Program ini bertujuan meringankan beban biaya pernikahan sekaligus mendorong masyarakat tetap melaksanakan hajatan.
Tak hanya menyediakan fasilitas kendaraan, program tersebut juga mencakup pendampingan administratif hingga dukungan operasional dalam pelaksanaan acara. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat, khususnya kalangan muda yang ingin menikah.
Perbedaan pendekatan ini memicu perhatian publik, terutama terkait konsistensi arah kebijakan di tingkat pemerintah daerah.
Pengamat kebijakan publik dari Gerakan Taruna Indonesia, Victor Edison, SH, menilai adanya potensi disharmoni dalam komunikasi kebijakan antara kepala daerah dan wakilnya.
“Secara substansi, dua kebijakan ini bertolak belakang. Satu sisi ingin membatasi aktivitas hajatan demi keamanan, sementara sisi lain justru mendorong dan memfasilitasi kegiatan tersebut,” ujar Victor, Minggu 12 April 2026.
Ia menegaskan, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Menurutnya, publik membutuhkan kejelasan arah kebijakan, terutama dalam isu yang menyangkut keamanan dan aktivitas sosial.
Victor juga menilai, ketidaksinkronan ini dapat berdampak pada persepsi publik terhadap soliditas kepemimpinan daerah. Jika tidak segera diselaraskan, kondisi tersebut berisiko dimanfaatkan sebagai celah kritik politik.
“Ini bukan sekadar soal program, tapi soal konsistensi kebijakan publik. Pemerintah daerah harus tampil dengan satu narasi yang utuh agar tidak menimbulkan multitafsir,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar kedua pihak segera melakukan harmonisasi kebijakan. Dengan demikian, upaya menjaga keamanan tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan sosial masyarakat. (Ega Nugraha)
