KARAWANG, alexanews.id – Keluhan masyarakat terkait distribusi gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Karawang semakin meluas. Kondisi ini memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk Gerakan Taruna Indonesia (Getar) yang menilai adanya persoalan serius dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi tersebut.
Ketua Getar Indonesia, Victor Edison, mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan sulitnya memperoleh gas subsidi langsung dari pangkalan resmi. Ia menyebut, kondisi ini menjadi indikasi bahwa kinerja Dinas Perdagangan setempat tidak berjalan optimal.
“Banyak laporan dari masyarakat, ini menjadi bukti bahwa pengawasan distribusi terkesan mandek. Bupati harus segera melakukan evaluasi,” ujar Victor, Minggu 12 April 2026.
Menurutnya, di lapangan ditemukan dugaan praktik oleh oknum pangkalan yang tidak menyalurkan gas langsung kepada masyarakat. Warga justru diarahkan untuk membeli melalui warung, yang menyebabkan harga menjadi lebih mahal.
Fenomena ini disebut terjadi di sejumlah titik di wilayah Karawang. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan karena harus membeli gas dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
Victor menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenaikan harga, tetapi juga berpotensi menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru rawan disalahgunakan.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan adanya potensi keterkaitan antara distribusi yang tidak tertib dengan maraknya praktik pengoplosan gas subsidi. Kasus semacam ini, menurutnya, belakangan cukup sering terjadi di wilayah Karawang.
“Distribusi yang tidak terkendali bisa membuka celah bagi praktik ilegal seperti pengoplosan gas subsidi,” katanya.
Dalam situasi tersebut, Victor mendesak pemerintah daerah, khususnya Bupati Karawang, untuk mengambil langkah tegas. Ia menilai Dinas Perdagangan sebagai pihak yang memiliki kewenangan harus segera dievaluasi secara menyeluruh.
Selain itu, Asisten Daerah (Asda) bidang perekonomian juga diminta untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan distribusi energi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
Victor juga menyoroti kondisi global yang tengah tidak stabil, termasuk dampak konflik internasional terhadap sektor energi dan bahan bakar minyak. Ia menilai situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi energi di daerah.
“Di tengah kondisi global yang memengaruhi energi, kita justru harus memperketat pengawasan agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang dinilai masih berkomitmen menjaga keberlangsungan subsidi energi. Namun, ia menyayangkan langkah tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang optimal di tingkat daerah.
“Pemerintah pusat sudah berupaya menjaga subsidi, tapi di daerah justru tidak maksimal. Ini yang membuat kami prihatin,” pungkasnya. (Karina)
