KARAWANG, Alexanews.id – Polresta Karawang menahan seorang perempuan berinisial NN (32), warga Kecamatan Lemahabang, yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus menawarkan pekerjaan ke luar negeri.
Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam ekspos di Mapolresta Karawang, Rabu (18/11/2026).
Kasus ini bermula ketika korban berinisial A (48), warga Lemahabang, mendapat informasi pekerjaan di Qatar dari keponakannya berinisial ES.
Tertarik dengan tawaran tersebut, korban berangkat ke Qatar pada 17 Juli 2026. Sebelum keberangkatan, NN memberikan uang sebesar Rp 3 juta kepada korban.
Namun, pekerjaan yang dijalani korban ternyata tidak sesuai harapan. Selama bekerja sekitar satu bulan, korban mengaku harus bekerja hampir 24 jam sehari dengan jam kerja tidak menentu.
“Korban bekerja hampir 24 jam sehari dengan jam kerja yang tidak menentu, sementara gaji yang diterima hanya sebesar 1.300 Riyal atau setara dengan Rp 5 juta,” kata Mario.
Akibat beban kerja tersebut, korban jatuh sakit dan akhirnya ditampung di sebuah agensi di Qatar selama dua bulan. Korban kemudian dipulangkan pada 17 Oktober 2026 dan tiba di Indonesia sehari setelahnya.
Setibanya di Tanah Air, korban dijemput NN di pintu keluar Tol Karawang Barat. Namun, dalam perjalanan pulang, NN diduga mengambil paspor, dokumen, dan tiket pesawat milik korban, kemudian pergi meninggalkannya.
Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polresta Karawang pada 14 November 2026.
Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya NN ditahan. Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/1319/XI/2026/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT.
Atas dugaan perbuatannya, NN dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Tersangka terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun. Polresta Karawang masih menangani perkara tersebut untuk proses hukum lebih lanjut. (Lan)










