KARAWANG, AlexaNews.ID – Ketua Kebangkitan Rakyat Berjuang Nasional (KARABEN) RI, T. Rudiansyah, menyoroti ketidakjelasan anggaran dana hibah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) serta LSM di Kabupaten Karawang. Hal itu disampaikan dalam kegiatan coffee morning bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang, Rabu (14/01/2026).
Dalam forum dialog tersebut, Rudiansyah menilai isu dana hibah Ormas kerap menjadi perhatian publik, mengingat jumlah Ormas yang tercatat di Karawang mencapai ratusan. Namun, hingga kini realisasi anggaran pembinaan dinilai belum transparan dan belum memberikan kepastian bagi Ormas yang aktif di tengah masyarakat.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan total dana pembinaan. Ia menegaskan, efisiensi seharusnya dilakukan melalui pengurangan dan penyesuaian, bukan menghilangkan anggaran sama sekali.
“Efisiensi itu bukan berarti dihapus. Anggaran bisa dikurangi, dari seratus menjadi 50 atau 60 persen, lalu diseleksi Ormas yang aktif dan benar-benar berkontribusi,” tegas T. Rudiansyah.
Ia juga mempertanyakan apakah anggaran pembinaan Ormas di Kabupaten Karawang benar-benar nihil, atau justru dialihkan ke skema lain seperti CSR perusahaan maupun bentuk hibah non-anggaran daerah.
“Kalau memang tidak ada sama sekali, ini perlu dipertanyakan. Apakah pembinaan Ormas oleh Kesbangpol dihapus atau hanya dikurangi karena kebijakan efisiensi,” ujarnya.
Rudiansyah menekankan, pada tahun anggaran 2026 pembinaan Ormas harus tetap tersedia dalam bentuk apa pun. Menurutnya, Ormas memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan lingkungan, serta hubungan harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
“Tanpa peran Ormas di Kabupaten Karawang, kondisi sosial bisa tidak terkendali. Dampaknya bukan hanya ke masyarakat, tapi juga ke perusahaan, instansi pemerintah, dan stabilitas wilayah,” katanya.
Ia bahkan menyatakan siap mengajukan audiensi langsung kepada Bupati Karawang apabila anggaran pembinaan Ormas benar-benar ditiadakan.
“Jika anggaran ini dihapus, kami akan audiensi ke Bupati Karawang untuk meminta penjelasan langsung. Sekali lagi, efisiensi bukan berarti menghilangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudiansyah mengingatkan bahwa minimnya perhatian terhadap pembinaan Ormas berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas.
“Bagaimana masyarakat bisa tenteram jika anggaran pembinaan, kesehatan sosial, dan silaturahmi antar lembaga dihilangkan? Ini justru bisa memicu premanisme, konflik sosial, hingga meningkatnya pengangguran,” pungkasnya.
Pertemuan coffee morning tersebut diharapkan menjadi pintu awal dialog terbuka antara Ormas dan Pemerintah Kabupaten Karawang, guna menjaga kondusivitas daerah serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. [Yopie Iskandar]
