KARAWANG, AlexaNews.ID – Sistem zonasi yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan Karawang membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam memilih fasilitas kesehatan (faskes) dan layanan kesehatan. Namun saat ini, sistem zonasi tersebut sudah tidak diberlakukan.
Staff Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Karawang, Vika, menyampaikan bahwa pada awalnya sistem zonasi tersebut bertujuan untuk pemerataan fasilitas kesehatan (faskes).
“Sebenarnya sistem zonasi itu bertujuan untuk pemerataan faskes. Sebab, sering terjadi penumpukan pasien dalam satu rumah sakit atau sering terdapat poli yang penuh,” ujar Vika, Selasa, 1/8/2023.
Vika menuturkan, setelah melakukan uji coba sistem zonasi selama tiga hari, BPJS Kesehatan Karawang memutuskan untuk tidak memberlakukan sistem zonasi tersebut.
“Sekarang masyarakat bisa meminta rujukan ke faskes mana saja atau mengikuti faskes pertama itu merujuknya kemana. Kalau di rumah sakit kelas C dan kelas D peralatannya mumpuni, masyarakat bisa memilih faskes tersebut. Supaya tidak terjadi penumpukan pasien,” jelas Vika.
Vika juga memastikan, BPJS Kesehatan Karawang masih menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana layanan kesehatan dilakukan berdasarkan kelas I, II, dan III kepada peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan non penerima bantuan iuran (PBI).
“BPJS Kesehatan Karawang tetap menjalankan program JKN. Karena pergantian sistem menjadi KRIS juga belum ada keputusan,” ucap Vika.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa akan melakukan penghapusan kelas I, II, dan III pada BPJS Kesehatan yang akan digantikan dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Budi Gunadi Sadikin menilai, perubahan sistem pada BPJS Kesehatan tersebut bertujuan untuk menstandarisasi layanan kesehatan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (Siska Purnama Dewi)
