TUBABA, AlexaNews.ID – Anggaran belanja perjalanan dinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, diduga kuat terindikasi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Temuan ini diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Kabupaten Tubaba untuk Tahun Anggaran 2022.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat adanya ketidaksesuaian dalam realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh salah satu pejabat berinisial DM di Bappeda Tubaba.
Kegiatan perjalanan dinas yang dihadiri oleh DM tercatat sebagai salah satu temuan terbanyak dalam audit tahun 2022, dengan indikasi adanya tambahan biaya bernilai jutaan rupiah pada setiap item perjalanannya.
Hingga berita ini diterbitkan, DM belum bisa ditemui maupun dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait temuan tersebut.
Keberadaan DM yang terus menghindar dari sorotan publik semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran tersebut.
Laporan ini tentu menambah sorotan publik terhadap tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, khususnya di Bappeda yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat. (Angga)
