KARAWANG. AlexaNews.ID – Agus Ferryanto, SH, Ketua Badan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Karawang, menyampaikan kekecewaannya terhadap beberapa instansi pemerintah yang tidak hadir dalam pertemuan audiensi yang diundang oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, H. Budianto, SH.
Meskipun menunggu selama tiga jam di Ruang Rapat II DPRD Kabupaten Tanah Karawang, tidak ada konfirmasi atau alasan yang diberikan atas ketidakhadiran mereka.
Pertemuan audiensi ini berkaitan dengan hak klien BPPH yang tanahnya saat ini dimanfaatkan sebagai bagian dari akses jalan baru, ring road Tanjung Pura, yang merupakan aset jalan milik pemerintah pusat.
Meskipun telah berlalu bertahun-tahun, belum ada pembayaran atau penggantian hak yang diberikan kepada pemilik tanah.
Ketua BPPH Ferryanto mengejar kejelasan hukum terkait tanah klien mereka dan mengharapkan fasilitasi dari DPRD untuk membahas masalah ini secara komprehensif, dengan melibatkan semua pihak terkait.
Ferryanto menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mengatasi hak tanah ini, klien mereka berhak menguasai kembali tanahnya dan dapat menghambat aktivitas jalan baru tersebut.
Khoerudin, SH, Ketua Komisi I DPRD Karawang, yang memimpin jalannya rapat, mengekspresikan kekecewaannya atas ketidakhadiran para undangan.
Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, DPRD Karawang berkomitmen untuk memberikan pelayanan penuh dan menampung aspirasi warga.
Dalam tindak lanjut, DPRD mengundang semua stakeholder terkait untuk membahas permasalahan ini, dan Khoerudin akan melaporkan ke Ketua DPRD agar instansi yang tidak hadir dapat diundang kembali dengan membawa dokumen terkait permasalahan hak tanah yang belum diselesaikan. (Bodong)
