Karawang, AlexaNews.ID – Kasus dugaan pemalsuan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Pendamping PKH di Desa Tanjung Mekar, Karawang, hingga kini belum menemui kejelasan. Sejumlah warga yang merasa menjadi korban penzaliman menuntut keadilan dan kejelasan hukum dari aparat penegak hukum, Senin (7/4/2025).
Para penerima manfaat yang merasa dirugikan mengaku selama bertahun-tahun hanya memegang buku tabungan, namun tidak pernah menerima dana bantuan seperti yang seharusnya mereka terima sebagai peserta aktif PKH. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
“Kami hanya ingin hak kami dikembalikan. Kami butuh bantuan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Tolong aktifkan kembali status kami sebagai penerima PKH,” kata Anah, salah satu warga yang menjadi korban.
Lebih mengejutkan lagi, salah satu nama penerima PKH yang tercatat, yaitu Rohayati, disebut telah meninggal dunia. Padahal, faktanya, Rohayati masih hidup dan sehat. Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya pemalsuan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami merasa difitnah. Ini tidak hanya persoalan dana, tapi juga menyangkut nama baik dan martabat kami. Kami meminta pertanggungjawaban dari oknum pendamping PKH dan siapa pun yang terlibat dalam penyaluran dana bantuan ini,” tegas Rohayati.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera bertindak untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas oknum yang terlibat. Mereka juga mendesak agar mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Dukungan juga datang dari organisasi masyarakat GIBAS Cinta Damai yang diketuai H. Yusron. Ia mendesak agar pihak berwenang segera memberikan solusi terbaik atas permasalahan ini. “Kami berharap aparat penegak hukum bisa menjembatani agar persoalan ini segera selesai dan masyarakat mendapatkan keadilan,” ujarnya. (King)
