AlexaNews

Dinkop UMKM Karawang bentuk Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi, Ada Apa?

KARAWANG, AlexaNews.ID – Sebanyak 206 koperasi yang tersebar di 18 kecamatan, terancam dibubarkan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Karawang dengan sigap membentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi.

Sub Koordinator Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Dinkop UKM Kabupaten Karawang, Yeni Maryani menyampaikan, pembentukan Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi merupakan rangkaian dari proses pembubaran koperasi. Dalam tim tersebut terdapat 12 orang yang akan dibagi kedalam tiga tim.

Sebelumnya, Dinkop UKM Kabupaten Karawang telah melakukan inventarisir data dan laporan terhadap 1.745 koperasi binaan Pemkab Karawang. Kemudian dilanjutkan dengan membuat surat perintah (SP) Tim Verifikasi untuk melakukan proses verifikasi dan pembinaan koperasi.

“Tahun ini kami menyasar ke 206 koperasi di 18 kecamatan, rata-rata dari Koperasi Serba Usaha (KSU), untuk divalidasi ulang. Kemarin kami sudah melakukan inventarisir, mana saja koperasi yang sudah tidak melaporkan RAT dan hal itu menjadikan koperasi tersebut tidak aktif. Sekarang tinggal menunggu penerbitan SK dari kepala dinas untuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi ini,” tutur Yeni.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Karawang membina sebanyak 1.745 koperasi yang tersebar di beberapa kecamatan. Tetapi hanya 597 koperasi yang berstatus aktif. Sementara sebanyak 1.148 koperasi berstatus tidak aktif. Menurut Yeni, pelaporan pihak koperasi untuk menyampaikan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi salah satu indikator aktifnya suatu koperasi.

Yeni memaparkan, pihaknya telah memberikan surat peringatan (SP) kesatu dan surat peringatan kedua kepada koperasi binaan Pemkab Karawang yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ia menegaskan, sesuai dengan Permenkop 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, apabila koperasi tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka akan masuk kedalam rencana pembubaran.

“Kami sudah mengirimkan surat SP 1 dari bulan Januari, kemudian tiga bulan setelahnya, kami juga sudah mengirimkan SP 2. Bagi koperasi yang tidak merespon, kami akan kirimkan surat rencana pembubaran. Lebih sulitnya, kalau ada koperasi yang kantornya sudah tidak ada. Solusinya, kami akan membuat surat keterangan desa,” terang Yeni.

Salah satu tugas dari Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi ini, imbuh Yeni, adalah melakukan proses evaluasi. Jika koperasi tersebut memang harus dibubarkan, pihaknya akan melakukan audit terhadap aset dan keuangan koperasi tersebut, sebelum dilakukan rapat pembubaran.

“Kalau koperasi itu masih terjerat utang piutang dengan pihak ketiga, seperti perbankan, ya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau masih ada aset, harus dilelang,” jelas Yeni.

Sementara, jika diantara koperasi tersebut masih terdapat koperasi yang masih bisa diaktifkan, lanjut Yeni, Pemkab Karawang akan mendorong koperasi tersebut untuk bisa berfungsi kembali dengan memberikan pembinaan.

“Kalau koperasi itu masih bisa aktif, kita akan bina. Supaya bisa berjalan lagi, baik secara legalitas, kelembagaan maupun usahanya. Kami akan bantu prosesnya. Biasanya, koperasi itu jadi tidak aktif karena mengalami kerugian, kesulitan modal dan ditinggalkan oleh pengurusnya. Maka, hal ini adalah langkah kami untuk menertibkan dan melakukan pembinaan kepada koperasi,” tegas Yeni. (Siska Purnama Dewi).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!