Karawang, AlexaNews.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menyoroti kebijakan baru terkait pembelian gas elpiji 3 kilogram yang dinilai justru mempersulit masyarakat, terutama di pedesaan dan pelosok.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyebut kebijakan ini terkesan dipaksakan tanpa sosialisasi yang memadai dan tanpa koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah. Padahal, elpiji 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat kecil yang seharusnya mudah diakses.
“Kebijakan ini sangat tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Banyak warga yang kesulitan membeli gas subsidi karena aturan baru yang membatasi akses mereka,” ujar Mumun saat dihubungi, Selasa (4/2/2025).
Menurut politisi PKS itu, masyarakat banyak yang belum memahami mekanisme baru dalam pembelian gas elpiji 3 kg. Minimnya sosialisasi dari pemerintah membuat warga kebingungan, terutama mereka yang selama ini bergantung pada pengecer kecil.
“Seharusnya pemerintah pusat berkoordinasi dengan daerah untuk memastikan kebijakan ini berjalan tanpa merugikan rakyat kecil. Jangan sampai warga justru semakin sulit mendapatkan elpiji subsidi,” tegasnya.
Mumun mengapresiasi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan pembatasan distribusi elpiji 3 kg di warung-warung kecil. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru.
“Soal eceran yang kini menjadi sub pangkalan juga harus dipastikan mekanismenya. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mempermudah justru membuat warga semakin sulit mendapatkan gas,” tandasnya.
DPRD Karawang mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi aturan ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta agar distribusi elpiji 3 kg tetap mengutamakan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Kami meminta pemerintah segera turun ke lapangan untuk melihat dampak kebijakan ini secara langsung. Jika memang ada kendala, maka harus segera diperbaiki agar tidak menyulitkan rakyat,” pungkas Mumun.
Polemik terkait kebijakan gas elpiji 3 kg ini terus bergulir. Dengan adanya kritik dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah bisa mengambil langkah tepat agar subsidi benar-benar tepat sasaran tanpa memberatkan masyarakat kecil. (King)
