MAGELANG, AlexaNews.ID — Sejumlah warga mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, seniman, pedagang dan para kepala desa menggelar aksi protes menolak Raperpres tata kelola kawasan Borobudur pada Sabtu (07/10/23).
Warga kompak menolak Raperpres tersebut karena dianggap hanya akan menguntungkan oligarki bukan terhadap kemajuan ekonomi warga lokal.
Salah satu warga dari kalangan seniman, Walyadi, mengatakan, warga menyuarakan aspirasi mendesak pemerintah pusat melalui BUMN agar tidak mengeksploitasi ekonomi di Borobudur.
“Karena pengelolaan selama ini tidak berpihak kepada masyarakat tapi lebih kepada oligarki. Jadi TWCB ini sebagai alat untuk mengeksploitasi ekonomi di Borobudur karena hasil dari penjualan tiket masyarakat tidak dapat, semuanya lari ke pusat,” ujar dia kepada AlexaNews.ID, dihubungi melalui sambungan telepon.
Apalagi, kata Walyadi, saat ini ada 5 kementerian yang akan memainkan “roti” di Borobudur.
Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun, warga menyuarakan lima tuntutan. Pertama, meminta penghapusan ketimpangan masyarkat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola Candi Borobudur yang sudah terjadi selama 42 tahun.
Kedua, meminta penghapusan monopoli BUMN terhadap Candi Borobudur.
“Dahulu masyarakat desa ikut mengelola bersama, tapi setelah munculnya perpres 92, semua dimonopoli,” kata Koordinator Aksi Kebangkitan Borobudur, Lukman Fauzi Mudasir, dikutip dari apahabar.
Tuntutan ketiga, meminta pemerintah kembali melibatkan masyarakat untuk pengelolaan Candi Borobudur. Mengingat warga ikut andil mengorbankan tanahnya.
Selain itu, Raperpres yang disusun saat ini melanggar ketentuan UNESCO atas pelestarian Candi Borobudur. Karena bisa menghilangkan kearifan lokal masyarakat setempat.
Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Borobudur Anwar Ujang Mariyadi. Dia berharap, masyarakat juga didengarkan dalam penyusunan Raperpres. (Ega Nugraha)
