Purwakarta, AlexaNews.ID – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwakarta memberikan peringatan tegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Purwakarta agar tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Wakil Ketua 2 Bidang Eksternal PMII Purwakarta, Eka Fadillah, menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah untuk menjauhi penyalahgunaan anggaran dan wewenang.
“Hari Anti Korupsi Sedunia bukan hanya seremoni, tetapi menjadi momentum penting untuk memberikan peringatan keras kepada Pemda dan DPRD Purwakarta. Jika ada oknum yang bermain-main dengan anggaran negara, kami siap mengawasi dan mengingatkan dengan tegas,” ujar Eka dalam sambutannya.
Dampak Korupsi bagi Masyarakat Purwakarta
Eka mengingatkan bahwa korupsi di tingkat daerah membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. “Ketika dana publik diselewengkan, maka masyarakat yang menjadi korban. Pemda dan DPRD harus ingat bahwa mereka dipilih untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Seruan untuk Perbaikan Sistem Pengawasan
PMII Purwakarta juga mendesak Pemda dan DPRD untuk segera mengevaluasi sistem pengawasan anggaran daerah. Eka menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan internal dan pelibatan masyarakat dalam memastikan transparansi.
“Langkah konkret harus diambil, bukan sekadar retorika. Pemda dan DPRD harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan publik,” tambah Eka.
Aksi Simbolik dan Pesan Solidaritas
Acara ini diakhiri dengan pemasangan pita hitam oleh peserta sebagai simbol solidaritas dalam memerangi korupsi. PMII Purwakarta berharap pesan mereka dapat mendorong Pemda dan DPRD untuk berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami akan terus mengawasi dan mengkritik jika ada indikasi korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia adalah panggilan bagi kita semua untuk aktif dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Eka.
Momentum ini diharapkan menjadi titik awal bagi Purwakarta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, demi kesejahteraan masyarakat. (Slh)
