oleh

Ketua Manggala Ramdan : Konsumen yang kendaraannya dirampas Debt collector Agar Membuat Laporan Polisi

-
Ilustrasi

Purwakarta, Alexanews.ID – Maraknya debt collector (Penagih utang ) yang sangat meresahan warga terutama di jalan jalan yang menyetop kendaran roda dua dan roda empat. dan mengambil alih kendaran dengan cara dipaksa

Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

Perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi.

“Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi),” lanjut MK.

Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi.

saat di temui di Kantornya Ketua Ormas Manggala Garuda Putih Ramdan Juniar mengatakan, “dengan adanya putusan MK tersebut lesing tidak boleh sewenang wenang merampas kendaraan atau jaminan hutang, Kami akan mendorong konsumen agar melaporkan ke kepolisian jika ada konsumen yang di rampas kendaarnnya. ini sudah menjadi pidana jika lesing masih merampas kendaraan konsumen di jalan. ucapnya “ramdan Senin (13/01/2020)

lanjut ramdan, Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dikenakan KUHP Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 378 (penipuan). ” pungkasnya

-

Hot News