BEKASI, AlexaNews.ID – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Bekasi, Deden Guntara, meminta Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi dan kontraktor pelaksana untuk menjalankan proyek rehabilitasi sesuai aturan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024), Deden menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dari pihak dinas untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya minta kepada pihak dinas, mulai dari pengawas hingga PPTK, untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. Semua kegiatan yang dikelola Dinas Cipta Karya dari dana APBD Perubahan harus sesuai RAB, tanpa penyimpangan,” tegas Deden.
Proyek Rehabilitasi SDN Jatibaru 02
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas di SDN Jatibaru 02, Kecamatan Cikarang Timur. Proyek ini dibiayai oleh APBD Perubahan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp173.784.000.
Proyek yang dilaksanakan oleh PT Domas ini memiliki waktu pengerjaan selama 48 hari kalender. Pekerjaan meliputi pemeliharaan utilitas sekolah, termasuk pembangunan pemagaran dan gapura.
Deden menegaskan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan RAB yang telah disepakati.
“Pokoknya, saya minta kegiatan pemagaran dan pembangunan gapura dikerjakan sesuai RAB tanpa ada pengurangan kualitas,” tambahnya.
Harapan untuk Pengawasan yang Ketat
Deden berharap pengawasan dari dinas terkait dapat dilakukan secara maksimal agar proyek berjalan normatif dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya mengingatkan, pengawas dan PPTK harus benar-benar menjalankan tugasnya agar tidak ada penyimpangan,” tutupnya.
Proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang sesuai standar demi menunjang fasilitas pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bekasi. (Wnd)
