Bekasi, AlexaNews.ID – Persoalan sengketa lahan seluas 14 hektar di Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, terus memanas. Polemik ini melibatkan dua kubu yang mengklaim menerima kuasa atas lahan tersebut. Di satu sisi, Martono sebagai penerima kuasa dari Eben Kurniawan, dan di sisi lain Adang Johan bersama Koti MPC PP Kabupaten Bekasi.
Adang Johan, yang bersama Koti MPC PP Bekasi mengklaim sebagai penerima kuasa sah atas lahan tersebut, mempertanyakan klaim Martono.
“Jika memang merasa memiliki hak atas tanah sawah tersebut, mengapa tidak dari tahun 2017 mereka mengklaim, mengapa baru sekarang menjadi permasalahan?” ujar Adang Johan, Rabu (15/5/24).
Adang Johan menjelaskan bahwa tanah sawah tersebut merupakan hasil pembelian Kepala Desa Cipayung terdahulu, Lurah Aktif, dengan dana pembelanjaan dari pihak bos, bukan dari Eben Kurniawan yang disebutnya hanya sebagai perantara. “Apa hak Martono memberikan kuasa kepada pihak Martono/Lupus?” tanyanya.
Adang juga mengkritik klaim Martono dan Eben Kurniawan yang menurutnya tidak berdasar. “Martono dan Eben Kurniawan seharusnya memiliki rasa malu. Saya turun ke lapangan, tidak ada masyarakat yang merasa resah atau dirugikan. Sebaliknya, ada kabar masyarakat yang tenaga upahnya tidak dibayar. Jadi dari mana dasar Martono mengatakan masyarakat resah?” lanjut Adang.
Adang Johan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam menghadapi persoalan ini karena merasa tindakannya sudah sesuai dengan hukum.
“Kami tidak akan mundur selangkah pun karena semua sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pengecekan ke pihak terkait juga membenarkan bahwa tanah tersebut hasil pembelian Lurah Aktif (alm) dan tidak ada masalah lagi,” pungkasnya.
Persoalan ini menunjukkan betapa kompleksnya sengketa lahan di kawasan yang berkembang pesat seperti Kabupaten Bekasi, dan pentingnya penegakan hukum serta kepastian hak atas tanah bagi semua pihak yang terlibat. (Wnd)
