Karawang, AlexaNews.ID – Perebutan pengelolaan kios di Terminal Cikampek antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menuai perhatian serius dari Komisi II DPRD Karawang. Anggota Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi, menilai konflik tersebut justru menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya heran, mengapa kios di Terminal Cikampek dikelola oleh Disperindag. Apakah retribusinya masuk ke pasar sehingga menjadi wewenang mereka, atau seharusnya dikelola Dishub melalui UPTD Terminal? Hal ini harus segera diluruskan,” ujar Anggi, Rabu (16/1/2025).
Anggi menambahkan, perebutan kewenangan ini dikhawatirkan akan memperlambat realisasi pendapatan daerah. Padahal, potensi PAD dari kios di Terminal Cikampek masih sangat besar jika dikelola dengan baik.
“Potensi PAD seharusnya dimaksimalkan, bukan justru terhambat oleh konflik kewenangan yang tidak produktif,” tegasnya.
Komisi II Siapkan Pemanggilan OPD Terkait
Untuk menyelesaikan polemik ini, Komisi II DPRD Karawang berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Disperindag, Dishub, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah ini bertujuan untuk meluruskan kewenangan pengelolaan kios dan memastikan PAD dapat dioptimalkan.
“Dalam waktu dekat, kami akan memanggil semua pihak terkait untuk membahas masalah ini hingga tuntas. Karawang memiliki banyak potensi PAD, jangan sampai hal ini terganggu hanya karena masalah teknis yang sebenarnya bisa segera diselesaikan,” jelas Anggi.
Pentingnya Sinergi untuk Optimalisasi PAD
Anggi menekankan bahwa pengelolaan kios di Terminal Cikampek seharusnya menjadi salah satu sumber PAD yang dikelola secara maksimal. Sinergi antar OPD diperlukan agar retribusi dari kios dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah.
“Jangan sampai potensi PAD yang besar ini tersia-siakan hanya karena kurangnya koordinasi antar dinas,” pungkasnya. (King)
