KARAWANG, AlexaNews.ID – Menindaklanjuti surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI), Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai dugaan penyalahgunaan tarif listrik yang diberikan oleh ULP PLN Rengasdengklok pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok yang dilaksanakan oleh PT. PP Persero. Rapat ini berlangsung di salah satu ruang rapat Gedung DPRD.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Asep Syarifudin, atau yang akrab disapa Asep Ibe, dari Fraksi Partai Golkar. Hadir dalam rapat tersebut beberapa pihak terkait proyek pembangunan RSUD Rengasdengklok, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Barjas Karawang, ULP PLN Rengasdengklok, dan PT. PP Persero.
Setelah mendengar penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai dugaan penyalahgunaan tarif listrik yang diberikan oleh ULP PLN Rengasdengklok kepada PT. PP Persero, Asep Ibe menyatakan bahwa untuk mendapatkan kepastian terkait persoalan tersebut, pihaknya akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau kunjungan kerja ke lokasi proyek pembangunan RSUD tersebut.
“Mudah-mudahan minggu depan secepatnya kita berkunjung meninjau langsung proyek pembangunan RSUD tersebut,” kata Ketua Komisi IV DPRD Karawang kepada AlexaNews.ID, Jumat (26/07/2024).
Selain melakukan kunjungan, Asep Ibe juga menyatakan akan menggelar RDP lanjutan dengan mengundang praktisi kelistrikan untuk memastikan layanan listrik yang digunakan oleh PT. PP Persero.
Ia juga akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Karawang sebagai pendamping proyek pembangunan RSUD tersebut.
“Walaupun faktanya menurut teman-teman PP bahwa sudah sesuai ketentuan tidak menggunakan tarif sosial tetapi tarif multiguna, kita juga perlu mengundang ahli kelistrikan dalam RDP selanjutnya. Berapa kilowatt yang digunakan dalam proyek pembangunan RSUD itu agar permasalahannya jelas dan terang,” tandasnya. (Ahmad Yusup Tohiri)
