AlexaNews

LBH Laskar NKRI Laporkan Para Kepala Desa di Ciampel ke Kejaksaan Karawang

KARAWANG, AlexaNews.ID — Kasus kontroversial melibatkan para Kepala Desa di Kecamatan Ciampel telah mencuat ke permukaan. Dalam laporan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Laskar NKRI, para Kepala Desa ini diduga melakukan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang meresahkan.

Kasus ini telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Karawang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang.

Permasalahan bermula dari sebuah keputusan perusahaan yang berbasis di Desa Kutanegara. Perusahaan ini memutuskan untuk tidak memperpanjang kerja sama dengan mitra pengelolaan limbah ekonomis dan non-ekonomis. Namun, tindakan tersebut mendapatkan penolakan keras dari Para Kepala Desa.

Bahkan, para Kepala Desa diduga tidak hanya memprotes, namun juga mengancam perusahaan tersebut. Ancaman tersebut berbunyi bahwa jika perusahaan tidak melanjutkan kerja sama sesuai dengan rekomendasi dari Para Kepala Desa, maka akan dihadapi dengan mobilitas massa untuk menutup perusahaan.

“Kami melihat bahwa tindakan ini sangat mencurigakan dan telah melanggar batas kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Oleh karena itu, hari ini kami telah melaporkan Para Kepala Desa ini,” kata Dr. M. Gary Gagarin Akbar SH.MH, Ketua LBH Laskar NKRI, dalam pernyataannya pada Selasa (12/9/2023).

Gary menegaskan bahwa para Kepala Desa yang tergabung dalam Ikatan Kepala Desa Ciampel seharusnya hanya mengurusi urusan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan umum, bukan berperan sebagai perwakilan perusahaan dalam masalah pengelolaan limbah ekonomis atau non-ekonomis.

LBH Laskar NKRI mendesak Kejaksaan Negeri Karawang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Karawang untuk segera mengambil tindakan. Hal ini dimulai dengan memanggil dan memeriksa para Kepala Desa Ciampel yang terlibat dalam kasus ini.

“Detail dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang perlu segera diungkap oleh Kejaksaan dan DPMD. Kami berharap agar para Kepala Desa di Kabupaten Karawang dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya. (Ega Nugraha)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!