KARAWANG, AlexaNews.ID – DPRD Kabupaten Karawang mendorong kepada Bupati Cellica Nurrachadiana untuk segera mengisi sejumlah kursi jabatan kosong pada strukturural Pemerintah Kabupaten Karawang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Danu Hamidi, menyebut, beberapa kursi jabatan kosong tersebut terdapat pada tingkat eselon II, eselon III dan eselon IV. Akibatnya, dalam menentukan suatu kebijakan menjadi terhambat.
“Kekosongan jabatan ini sangat berdampak. Apalagi pada tingkat eselon II, sebagai pengambil kebijakan, banyak diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Jangan sampai karena diisi oleh PLT, jadi menghambat dari mengambil kebijakan. Akhirnya bisa merugikan masyarakat,” ungkap Danu, Kamis (31/08/2023).
Danu Hamidi menekankan kepada Pemkab Karawang untuk mengelola management karir, sehingga ketika jika ada pejabat yang pensiun dan hal lainnya yang menyebabkan suatu jabatan itu kosong, tidak terjadi jeda alias kekosongan jabatan.
“Disini harus ada satu management karir, supaya ada jenjang karir yang jelas. Jadi kalau ada jabatan yang kosong, sudah ada penggantinya. Apalagi dengan adanya sistem merit ini, dapat dilihat prestasi dan kompetensi seseorang. Kalau sudah ada yang memenuhi syarat, kenapa tidak untuk segera ditetapkan. Semua sudah diatur secara profesional dan proporsional,” tutur Danu.
Lebih lanjut, Danu Hamidi menegaskan, dalam memutuskan suatu kebijakan bagi masyarakat itu, harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka, ia mendorong Pemkab Karawang untuk segera menyelesaikan permasalah kekosongan jabatan tersebut.
“Karena APBD ini kan untuk masyarakat, bukan untuk pejabat. Salah satunya adalah bagaimana kaitan dengan pejabatnya, maka jika terjadi kekosongan jabatan, harus segera diisi,” jelas Danu.
Menurut Danu, Bupati Cellica Nurrachadiana berjanji akan menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024.
“Bupati Cellica mengatakan kepada kami, bahwa sebelum ditetapkan sebagai DCT, beliau akan membereskan beberapa PR yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kami akan menunggu,” tutup Danu. (Siska Purnama Dewi).
