Magelang, AlexaNews.ID – Presidium Borobudur Los (Lawan Oligarki Sistematis) diwakili oleh Ferry Dharmawan menyerukan kepada warga dan budayawan di Magelang untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran terkait penolakan rencana pemasangan Chattra di Candi Borobudur.
Rencana pemasangan Chattra di Candi Borobudur yang akan diresmikan pada 18 September 2024 menuai kontroversi. Ferry menyatakan penolakannya terhadap pemasangan tersebut karena dinilai tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, melainkan hanya berdasarkan perkiraan semata.
“Kami mengajak warga Magelang untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak pemasangan Chattra di Candi Borobudur,” ujar Ferry.
Menurut Ferry bahwa pemasangan Chattra di masa lalu juga pernah dilakukan, namun akhirnya diturunkan karena dianggap tidak sesuai dengan konstruksi asli Candi Borobudur.
“Chattra yang dipasang sebelumnya oleh Van Erp itu merupakan rekayasa yang salah, dan sekarang akan dipasang lagi? Padahal rekayasa keaslian batunya saja sudah meragukan. Ini sangat disayangkan,” kata Ferry dalam wawancara, Rabu 11 September 2024.
Menurut Ferry, saat ini 60% dari batu Candi Borobudur tidak asli, sebagian besar merupakan hasil rekayasa modern. Pemasangan elemen tambahan seperti Chattra dikhawatirkan akan merusak integritas cagar budaya yang seharusnya dilindungi.
“Riset yang digunakan sebagai dasar pemasangan juga tidak memenuhi standar akademis yang seharusnya,” tegasnya.
Kritik Terhadap Pengelolaan Kawasan Candi Borobudur
Selain menyoroti pemasangan Chattra, Ferry juga mengkritik pengelolaan kawasan Candi Borobudur yang dinilainya tidak melibatkan masyarakat lokal dan seniman budaya setempat.
“Pembangunan di sekitar Borobudur banyak menggunakan metode modern, seperti semen dan alat-alat dari kota, yang tidak ramah lingkungan. Kami memiliki cara yang lebih sesuai dengan kearifan lokal, tetapi itu tidak dilibatkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti buruknya pengelolaan fasilitas di kawasan candi. Banyak fasilitas yang sudah dibangun namun tidak berfungsi dengan baik, seperti lampu penerangan yang belum diaktifkan dan tempat sampah yang jarang diangkut.
“Fasilitas sudah ada, tapi pengelolaannya buruk. Masyarakat setempat merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan,” lanjutnya. (Ega Nugraha)
