KARAWANG, AlexaNews.ID – Langkah penertiban alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di Jalan Protokol Jalur Pantura Jatisari, yang dilakukan secara serentak di setiap Desa se-Kecamatan Jatisari, disertai dengan peristiwa kontroversial.
Tindakan penertiban APK tersebut dilaksanakan oleh seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Jatisari dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) setempat.
Namun, upaya penertiban tersebut disayangkan karena terjadi permasalahan yang dipicu oleh miskomunikasi dengan tim pemenangan calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Maslani. Pihak tim menganggap bahwa tindakan pencopotan APK tidak dilakukan dengan etika yang sesuai.
Dalam konferensi persnya, Koordinator Tim Pemenangan H. Maslani, H. Maman Rohman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pencopotan APK di Sekretariat Maslani, Kampung Bakan Ngantay, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, yang dilakukan oleh Panwas Jatisari.
Maman Rohman menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima tindakan pencopotan APK tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu, mengingat APK tersebut dipasang di rumahnya yang juga berfungsi sebagai Sekretariat Korcam Jatisari.
Sementara itu, Sukardi, SE, SH, MM, selaku penasehat hukum tim pemenangan H. Maslani, menyoroti kronologi permasalahan terkait penertiban baliho atau APK yang tidak memiliki izin dari pemilik rumah, mengingat rumah tersebut berfungsi sebagai Sekretariat Korcam Jatisari.
Sukardi menekankan bahwa tindakan tersebut telah melanggar koridor hukum, dan memandang perlunya koordinasi komunikasi yang efektif dalam upaya penertiban.
Lebih lanjut, Sukardi menegaskan dukungannya terhadap pemilu yang aman dan damai, serta menegaskan perlunya penyelesaian masalah yang tepat.
Ketika ditanya mengenai jalur penyelesaian hukum terkait permasalahan ini, Sukardi menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil keputusan secara gegabah, namun akan mengkaji permasalahan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil sikap yang tepat dan jelas.
Peristiwa kontroversial ini menjadi perhatian utama bagi tim pemenangan, yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. (Bdg)
