oleh

Pro-Kontra Putusan MK Soal Aturan Sita Kendaraan oleh Leasing

-
Foto ilustrasi

Karawang, AlexaNews.ID– Perusahaan leasing saat ini tidak bisa lagi melakukan penarikan obyek jaminan fidusia seperti rumah dan kendaraan secara sepihak.

Hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut perusahaan leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 disebutkan penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Namun, perusahaan leasing masih tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat debitur mengakui adanya wanprestasi.

Menanggapi putusan tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) setuju dengan adanya aturan tersebut. Menurutnya hal ini akan melindungi hak debitur yang baik dan pihak leasing.

“Kalau saya setuju dengan adanya putusan dari mahkamah konstitusi ini, artinya memberikan perlindungan pada sisi konsumen dan juga memberikan suatu perlindungan kepada pelaku usaha yang konsumennya tadi adalah tidak melakukan suatu pembayaran (wanprestasi),” terang Sularsih Koordinator Pengaduan YLKI.

Sularsih lanjut menuturkan bahwa dengan adanya putusan tersebut, harus dibarengi dengan prosedur yang jelas agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

“Prosedur ini adalah sangat penting sebenarnya, artinya debt collector terus mengambil secara sepihak dari sisi konsumen harus diatur secara jelas,” tegasnya

Disisi lain konsumen yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan atau leasing mengaku senang dengan adanya putusan MK. Yayan salah satu pengguna jasa lembaga pembiayaan mengatakan bahwa dengan adanya putusan tersebut, dirinya lebih tenang dalam melakukan transaksi tanpa adanya kekerasan.

“Saya lebih senang seperti ini, jadi tidak ada kekerasan lagi di dalam dunia leasing seperti ini. Jadi kita ngambil lebih tenang,” ujarnya.

Yayan tak menampik bahwa putusan tersebut akan memiliki dampak buruk yakni akan terjadi banyaknya tunggakan dari debitur. Namun Yayan mengatakan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada pribadi masing-masing setiap orangnya.

“Itu tergantung orangnya ya, ketika dia punya itikad baik saya rasa dia akan membayar. Karena kita tau persis bahwa yang namanya pembayaran, itu harus kita bayar,” terangnya.

Penulis :poka

-

Hot News