oleh

Marlina : Perda Nomor 5/2013, Tidak Dipergunakan Dinas Tenaga Kerja

-
Ormas MGP dan Ormas LMP Saat Audensi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta

Purwakarta, Alexanews.ID – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013, tentang tenaga kerja lokal,(TKL) dianggap tidak mumpuni karena banyak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga regulasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Purwakarta, tidak mempergunakan Perda tersebut.

Demikian dikatakan Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab Purwakarta, Herlina, saat menerina Audensi pengurus Laskar Merah Putih (LMP) Kab Purwakarta, dan pengurus Manggala Garuda Putih, Kamis (12/12) di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pagi.

Audensi LMP dan Manggalaa Garuda Putih, (MGP) diterima oleh Kabid Penempatan Tenaga kerja, Tuti Gartini dan Kasi Penempatan Tenaga kerja, Marlina. Sedangkan LMP, hadir semua unsur pimpinan begitu juga dari unsur pengurus MGP.

Menurut Marlina, bahwa Perda Nomor 5/2013, banyak dicoret oleh Menteri Tenaga Kerja, sehingga tidak dipergunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab Purwakarta, dalam melaksanakan tugas.

“Perda itu menggantung, maka kami dalam melaksanakan tugas tidak menggunakan perda”tegasnya

Ketua LMP Kab Purwakarta, Zakaria, menilai apa yang dikatakan Marlina, apakah sudah dilaporkan ke Bupati dan DPRD. Ini penting, karena Perda adalah prodak hukum yang ada kaitannya dengan kelokalan.

Kalau perda tidak dipergunakan, jadinya seperti sekarang ini.

Perda adalah aturan teknis dan situasi dan kondisi dan itu adakah payung hukum yang dibuat DPRD Kab Purwakarta, harus dilaporkan kalau tidak dipergunakan.

Dampak, yang terjadi adalah maraknya pungutan liar dalam rekruitmen tenaga kerja yang dilakukan oknum lembaga yang ada di desa.

“Ini realita dilapangan yang terjadi. Bukan rahasia lagi, masuk kerja harus melalui organisasi yang ada di desa dengan nilai rupiah”tegasnya.

Dinas Tenaga Kerja membiarkan itu, terjadi. Untuk memutus mata rantai itu, apakah dinas teknis sudah menjalankan peraturan bupati (Perbup) tentang aplikasi ogan lopian secara online.

Masih menurutnya, bahwa kinerja dinas teknis tanpa panduan yang jelas. Ini wajib dipertanyakan dan diduga tanpa koordinasi baik dengan bupati maupun DPRD.

Alasannya tidak digunakannya Perda Nomor 5/2013, karena dianggap bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, itu harus segera diperbaiki.

Ketua Manggala Garuda Putih, merasa heran dengan pernyataan Herlina. “Saya akan koordinasi dengan Kabag Hukum Pemkab Purwakarta, juga dengan. Komisi 1 DPRD kab Purwakarta. Apakah benar Perda Nomor 5/2013, bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Atau hanya akal akalan saja dinas teknis agar leluasa membiarkan dinas tenaga kerja jalanan tetap hidup dalam rekruitmen tenaga kerja”tegasnya.(Rudy)

 

-

Hot News