Karawang, AlexaNews.ID – Pembangunan balai musyawarah di Perumahan Dengklok Permai (PDP) Kabupaten Karawang diduga dikerjakan asal jadi dan minim pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Proyek yang diduga bersumber dari aspirasi salah satu anggota dewan ini sudah menjadi sorotan warga, bahkan viral di beberapa media lokal.
Warga menilai bahwa Dinas PUPR belum mengambil tindakan tegas terhadap pelaksana proyek, meskipun banyak ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi.
Salah satu pengawas dari Karawang Monitoring Group (KMG), Joen, mengungkapkan bahwa proyek yang sudah berjalan hampir sebulan itu tidak terlihat mendapat pengawasan memadai.
“Pembangunan ini berlangsung tanpa adanya pengawas dari Dinas PUPR. Akibatnya, kualitas pekerjaan tidak terkontrol. Saya melihat langsung di lokasi, campuran semen yang digunakan tidak sesuai, menyebabkan dinding dan pondasi mudah retak,” ujar Joen tegas.
Lebih lanjut, Joen juga mengungkapkan adanya dugaan kongkalikong antara pihak pemborong dan Dinas PUPR. “Ada indikasi kuat kalau dinas tutup mata terhadap kualitas proyek ini. Selain itu, pekerja di lapangan juga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yang jelas-jelas melanggar standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).”
Proyek yang dilaksanakan oleh CV Sinar Mandiri Putra ini juga diduga tidak sesuai spesifikasi. Pekerja di lapangan, Ahmad, ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa proyek sudah berjalan selama hampir empat minggu. “Pemborongnya orang Loji, Karawang, dan Dana Koordinasi (Dakor) sudah diberikan kepada juru tulis desa berinisial PT,” ungkapnya.
Ahmad juga menambahkan bahwa ia bingung dengan peran orang desa dalam meminta Dakor. “Apa karena proyek ini ada di wilayah desa mereka, sehingga Dakor harus diberikan ke orang desa?” tanyanya heran.
Joen berharap agar Dinas PUPR dan pelaksana proyek bisa segera menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, mengingat kualitas bangunan ini akan berpengaruh besar terhadap keamanan warga.
“Sampai saat ini, pengawas dari dinas masih sulit ditemui,” pungkas Joen.
Laporan ini memperkuat desakan dari warga agar pihak Dinas PUPR segera turun tangan dan memastikan proyek tersebut sesuai dengan standar yang berlaku demi kenyamanan dan keselamatan warga Perum Dengklok Permai. (King)