AlexaNews

Sebulan Setelah Bobol dan Menkominfo Sidak ke 2 PDNS, Apa Hasilnya?

Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo


Dua hari lalu, Sabtu (20/07/2024), tepat sebulan setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) 2 milik Telkomsigma di Jl. Bukit Bali, Lakarsantri, Surabaya, yang disewa dengan biaya Rp. 700 miliar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), terbukti mengalami kebocoran data. Insiden ini tidak hanya menyebabkan kemacetan pelayanan publik, tetapi juga beredarnya data pribadi, termasuk data Biometrik dari INAFIS dan BAIS-TNI. Peristiwa ini sangat memalukan dan merugikan bangsa dengan nilai yang luar biasa besar.

Meskipun banyak desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mundur dari jabatannya, ia tetap sibuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PDNs 2 di Surabaya dan PDNs 1 di Serpong, Jakarta. Namun, banyak pihak menilai bahwa sidak ini hanya sekadar gimmick. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sebenarnya bisa dilakukan di dua tempat yang sudah terbukti gagal dan menyebabkan kerugian besar?

Dalam laporan media mainstream, Menkominfo hanya memuji peranan generasi muda dalam upaya pemulihan data di dua PDNs, terutama di Surabaya. Namun, tidak ada tindakan konkret yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait pemulihan data tersebut. Hingga kini, baru 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah yang kembali berjalan, berdasarkan pernyataan Menkopolhukam sebelumnya.

Pemulihan data yang sangat lambat ini jauh dari standar minimal yang dipersyaratkan oleh ISO-27001 atau TIER-4 dari Technological Industrial Association. Pemerintah seharusnya sudah meminta pertanggungjawaban dari penyedia jasa, yaitu PT Telkomsigma, berupa ganti rugi atau setidaknya pengembalian biaya sewa yang sangat mahal tersebut. Biaya pembuatan PDN milik sendiri di Deltamas Cikarang saja Rp. 2,7 triliun, sementara biaya sewa mencapai Rp. 700 miliar, yang terbukti gagal.

Lebih parah lagi, belum ada tindakan terhadap oknum dalam yang diduga terlibat dalam kebocoran data ini. Seorang mantan pekerja Lintasarta, BSSN, dan Kemkominfo berinisial “DPA” sebelumnya menuliskan password “admin#1234” di Scribd. Jika tidak ada tindakan serius, wajar jika publik mencurigai adanya skenario lebih besar dari oknum dalam untuk menyembunyikan sesuatu.

Kasus ini berbeda dengan BSOD (Blue Screen of Death) yang dialami layanan publik pengguna produk Microsoft di seluruh dunia kemarin. BSOD adalah tanda bahwa sistem operasi Windows mengalami masalah serius. Meski penyebab utama masih diselidiki, perusahaan CrowdStrike mengakui adanya masalah dan berusaha mencari solusi dalam hitungan jam hingga maksimal 1-2 hari, bukan berminggu-minggu seperti kasus PDNs-2 Surabaya.

Penanganan yang amatiran ini menunjukkan bahwa data milik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga data pribadi masyarakat Indonesia dalam masalah besar. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, kerugian yang lebih besar bisa terjadi. Meski hanya Dirjen Aptika yang mengundurkan diri, tidak ada oknum lain yang ditindak meskipun bukti-bukti sudah jelas.

Upaya SafeNet untuk “meng-Kartu Merah-kan” Menkominfo melalui petisi online dan demonstrasi di depan Gedung Kemkominfo tampaknya pupus di tengah jalan. Budaya malu di Indonesia sudah hilang, berbeda dengan Jepang di mana pejabat yang gagal akan mundur dengan kesadaran sendiri.

Rakyat Indonesia sudah cerdas untuk menilai bagaimana rezim ini, yang dipresentasikan oleh Menkominfo, menangani masalah publik secara abai dan serampangan. Apakah semua kegagalan ini masih mau diresmikan pada 17 Agustus 2024 sebagai “Kado Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79”? Sungguh terlalu jika dipaksakan sebagaimana rencana karbitan lainnya yang akan dilakukan pada momen yang seharusnya sangat bersejarah tersebut.

Dr. KRMT Roy Suryo – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen – Senin, 22 Juli 2024

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!