KARAWANG, AlexaNews.ID – Kabar mengenai dugaan kebocoran anggaran proyek pembangunan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang membuat masyarakat terkejut. Isu yang mencuat kembali terkait perpindahan lokasi proyek dan adanya bancakan oknum pejabat menjadi sorotan publik.
Pipin Aripin, Kepala Bagian Data dan Informasi Ghazali Center, melalui Voice Note WhatsApp mengungkapkan temuan mereka terkait adanya kebocoran anggaran yang mencurigakan di DPUPR Karawang.
Salah satu kasus yang disoroti adalah adanya penawaran di bawah pagu anggaran pada paket pekerjaan sistem penunjukan langsung (PL) senilai 200 juta.
Pertanyaannya adalah, kemana sisa penawaran ini mengalir? Dugaan kebocoran ini semakin menguat mengingat jumlah paket pekerjaan yang terlibat ribuan, dan tentunya harus ada pertanggungjawabannya.
“Yang sedang kita investigasi adalah adanya dugaan kebocoran anggaran di dinas tersebut. Seperti paket pekerjaan sistem penunjukan langsung (PL) dengan nilai 200 juta yang ternyata ada penawaran sehingga pagu kurang dari 200 juta. Nah sisa penawaran ini larinya kemana ? Sementara jumlahnya ada ribuan paket, dan harus ada pertanggungjawabannya,” kata Pipin Aripin.
Tidak hanya itu, ditemukan pula pergeseran lokasi proyek pembangunan di Bidang SDA Dinas PUPR Karawang dengan alasan “pesanan beliau”. Namun, Rambudi Kepala Seksi (Kasi) SDA Dinas PUPR membantah hal tersebut.
Menurut Pipin, hal ini hanyalah dalih, sedangkan sebenarnya terdapat dugaan kuat bahwa sebagian besar proyek di DPUPR Karawang diduga menjadi bancakan oknum pejabat di dalam dinas itu sendiri.
Selanjutnya, Pipin juga mengkritik kurangnya transparansi DPUPR Karawang terkait sisa anggaran penawaran paket pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp. 200 juta melalui sistem lelang. Ia menyebut bahwa sisa anggaran tersebut seharusnya ditampilkan secara transparan.
Ghazali Center juga menemukan adanya sisa anggaran dari paket pekerjaan pokir dewan yang menjadi sorotan dalam investigasi mereka.
Skandal kebocoran anggaran ini menjadi isu panas yang memantik perhatian masyarakat. Tuntutan akan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran proyek pembangunan semakin menguat.
Publik menuntut tindakan tegas terhadap oknum-oknum pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi dan penggelapan anggaran.
Redaksi AlexaNews.ID akan terus mengikuti perkembangan dan mengupas lebih dalam mengenai skandal ini. (Ahmad Yusup Tohiri)