Satgas Citarum Harum (CH) Sektor 16 kembali menegaskan pentingnya pengelolaan limbah cair industri agar tidak mencemari lingkungan, terutama Sungai Citarum. Untuk memastikan hal ini, Satgas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan industri di wilayah Sektor 16 pada Selasa, 21 Januari 2025.
Orang tua siswa SDN Pancawati 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, mengungkapkan keluhan terkait adanya pemaksaan pembelian Buku LKS (Lembar Kerja Siswa) dengan harga yang dianggap terlalu tinggi.
Gabungan Sub 01, 02, dan 03 Satgas Citarum Harum (CH) Sektor 17 bersama warga sekitar melaksanakan kegiatan pengangkatan tumpukan sampah dan eceng gondok yang menghambat aliran air di Sungai Kalimalang, tepatnya di bawah jembatan BTB 17 di Dusun Ciherang, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, pada Senin, 20 Januari 2025.
Sebuah keributan yang melibatkan remaja perempuan diduga masih berstatus pelajar terjadi di wilayah Totoang Trindil, perbatasan Desa Kutaampel dan Tirtajaya, Karawang, pada Kamis (16/1/2025).
Dansektor 17 Satgas Citarum Harum, Kolonel Arm Imam Hariyadi AS, bersama Dansub 03 dan anggota lainnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Glico Wings, Kamis (16/01/2025).
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang, Abdul Azis, mengimbau seluruh anggota Pemuda Pancasila di wilayahnya untuk tidak terprovokasi oleh kejadian-kejadian yang terjadi di luar Karawang, seperti di Blora dan Bandung. Ia menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah demi terciptanya suasana yang aman dan damai di Karawang.
Perebutan pengelolaan kios di Terminal Cikampek antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menuai perhatian serius dari Komisi II DPRD Karawang. Anggota Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi, menilai konflik tersebut justru menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi IV DPRD Karawang menggelar audiensi bersama Paguyuban Pedagang Sembako Karawang (Pasok) pada Rabu (8/1/2025) di Ruang Rapat DPRD Karawang. Pertemuan tersebut membahas efektivitas penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai dan potensi kembali menggunakan skema non-tunai.
DPRD Kabupaten Karawang menetapkan 20 rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai agenda kerja prioritas di tahun 2025. Dari jumlah tersebut, delapan Raperda diusulkan oleh legislatif, sementara 12 lainnya berasal dari eksekutif.
Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Karawang, Z. Ependi, mengungkapkan adanya sejumlah temuan yang harus diklarifikasi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Temuan ini berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebutkan adanya potensi penyimpangan anggaran hampir mencapai Rp3 miliar.