Bandung, AlexaNews.ID – Perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas XTC Indonesia Jawa Barat melakukan audiensi ke kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Rabu (16/7/2025). Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai bermasalah.
Dalam pertemuan yang diterima oleh staf tata usaha dinas, Lutfi, Koordinator Lapangan I DPD XTC Jabar, Irvan M. Ramdhan alias Abon, menyampaikan kekhawatiran masyarakat atas dugaan kelalaian dalam beberapa proyek pemerintah provinsi yang terindikasi merugikan negara. Dugaan tersebut, menurutnya, diperkuat oleh temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Kami datang membawa aspirasi rakyat. Ada indikasi kesengajaan dalam kelalaian pekerjaan di lapangan yang berdampak pada kerugian negara,” tegas Abon dalam keterangannya usai audiensi.
Namun, Abon mengaku kecewa karena pejabat utama yang dituju, yakni Kepala Dinas dan Sekretaris, tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut informasi yang diterima, mereka tengah mengikuti undangan dari pejabat tinggi provinsi.
“Kami merasa tidak dihargai. Seharusnya ada waktu bagi mereka untuk mendengarkan langsung aduan masyarakat,” kata Abon.
XTC Indonesia menyampaikan permintaan agar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang segera memberikan penjelasan resmi atas isu yang diangkat. Jika tidak ada tindak lanjut yang memadai, mereka siap menempuh langkah hukum dengan membuat laporan ke kejaksaan.
Edwardoparis, salah satu anggota delegasi XTC Jabar, menegaskan bahwa pihaknya meminta audiensi lanjutan yang menghadirkan seluruh pihak terkait. Ia menilai transparansi dan tanggung jawab dinas sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Jika tuntutan ini terus diabaikan, kami akan bawa masalah ini ke jalur hukum,” ancamnya.
Meskipun menyampaikan kritik keras, XTC Jabar menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung program efisiensi yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi. Namun, mereka menyayangkan masih adanya oknum dinas yang diduga bertindak tidak profesional dan menyebabkan kerugian anggaran.
“Pak Gubernur sudah membuat terobosan baik, tetapi masih ada oknum dinas yang justru memperburuk citra pemerintah,” tutup Abon. [Karina]
