AlexaNews

Warga Dusun Krajan Ancam Demo ke Kantor Desa Kedungjeruk Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa

Karawang, AlexaNews.ID – Warga Dusun Krajan, Desa Kedungjeruk, mengancam akan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Desa Kedungjeruk jika pembangunan dari dana desa di wilayah mereka terus diabaikan.

Kegeraman warga dipicu oleh dugaan mark-up, penyimpangan, dan ketidaksesuaian proyek pembangunan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang telah ditetapkan melalui Musrenbang desa.

Menurut laporan warga, pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2022, 2023, dan 2024 di Dusun Krajan tidak terlihat atau dilaksanakan secara asal-asalan.

Hal ini membuat masyarakat kecewa dengan kinerja Kepala Desa Kedungjeruk, H. Rakman, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Abdul Otong, yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat Dusun Krajan.

Atin Supriatin, anggota Lembaga Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sekaligus warga Dusun Krajan, menyatakan bahwa masyarakat Dusun Krajan pernah mengajukan anggaran sebesar Rp12 juta untuk perbaikan Tempat Pemakaman Umum (TPU), namun tidak mendapat tanggapan dari kepala desa.

“Kami mempertanyakan kemana saja anggaran dari dana desa digunakan dan untuk apa saja,” ujar Atin Supriatin, Kamis (13/06/2024).

Atin juga menambahkan bahwa sebelumnya warga telah mencoba menyampaikan keluhan mereka melalui BPD, namun tidak direspon.

Oleh karena itu, warga Dusun Krajan berencana menggelar aksi damai ke Kantor Desa Kedungjeruk jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

Bah Damung, seorang tokoh masyarakat Dusun Krajan, turut menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Kepala Desa H. Rakman dan Ketua BPD Abdul Otong, yang dianggap tidak konsisten dan berpihak pada masyarakat.

Bah Damung juga berharap Atin Supriatin menindaklanjuti laporan dugaan mark-up anggaran dana desa ke aparat penegak hukum.

Abdul Otong, Ketua BPD Kedungjeruk, diduga tunduk pada Kepala Desa H. Rakman. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang berubah-ubah terkait pengalihan proyek dari pembangunan japak ke jembatan yang menggunakan anggaran dana desa tahap satu 2024 tanpa berita acara dan tanda tangan BPD.

Pada awalnya, Abdul Otong mengaku tidak mengetahui pengalihan proyek tersebut karena tidak ada berita acara dan dia tidak menandatangani apapun.

Namun, setelah pemberitaan ramai dan diketahui pihak kecamatan, Otong meralat pernyataannya dan mengatakan bahwa ia telah menandatangani dan mengetahui pengerjaan jembatan tersebut.

Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perbedaan pernyataannya, Otong hanya menjawab singkat, “Kemarin, Pak.”

Kepala Desa H. Rakman, saat dikonfirmasi ulang pada tanggal 12 Juni 2024, juga memberikan keterangan berbeda dari sebelumnya, menyatakan bahwa pengalihan proyek tersebut sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja.

Dengan situasi yang memanas dan tuntutan warga yang semakin keras, pihak desa diharapkan dapat memberikan penjelasan yang transparan dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. (Ahmad Saleh)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!