Bekasi, AlexaNews.ID – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa (BPPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (16/9/2025).
Dalam aksinya, mereka menyoroti besarnya anggaran untuk tunjangan rumah dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dinilai tidak masuk akal. Para demonstran menuntut transparansi serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
“Gelombang aksi yang muncul di berbagai daerah menunjukkan rakyat tidak tinggal diam. Pemerintah pusat sudah mencontohkan dengan melakukan efisiensi anggaran, seharusnya DPRD Bekasi juga punya komitmen yang sama,” ujar Jaelani Nurseha, koordinator aksi dari BPPM.
Jaelani menegaskan bahwa semangat reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk memangkas tunjangan pejabat. Menurutnya, anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk layanan dasar masyarakat, bukan untuk kepentingan elite politik.
“Kami tidak ingin APBD habis hanya untuk fasilitas pejabat. Rakyat Bekasi masih banyak yang kesulitan, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. DPRD harus berpihak penuh kepada masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2024, tunjangan rumah anggota DPRD Bekasi memang cukup besar. Ketua DPRD menerima Rp41,7 juta per bulan, Wakil Ketua Rp40,2 juta, dan anggota DPRD Rp36,1 juta per bulan. Selain itu, tunjangan transportasi juga tak kalah tinggi: Ketua DPRD Rp21,2 juta, sementara Wakil Ketua dan anggota masing-masing Rp17,3 juta per bulan. Jika dijumlah, beban APBD untuk tunjangan rumah dan transportasi 55 anggota DPRD mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.
Aksi mahasiswa ini akhirnya direspons langsung oleh pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, turun menemui massa aksi dan menerima dokumen tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
“Kami menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa dengan terbuka. Aspirasi ini tentu akan kami bahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Terima kasih atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai,” kata Usup. [Wnd]
