Karawang, Alexanews.id — Hingga awal November 2025, belum ada tindak lanjut dari pihak terkait setelah berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sempat ricuh membahas dugaan malpraktik di Rumah Sakit Hastin, wilayah utara Kabupaten Karawang. Publik kini menanti kejelasan dan sikap tegas dari pemerintah daerah serta DPRD Karawang atas kasus tersebut.
Dugaan malpraktik ini mencuat setelah seorang warga Bekasi bernama Mursiti, asal Dusun Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, mengalami nasib nahas usai menjalani perawatan di RS Hastin. Keluarga korban yang merasa dirugikan telah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari Karawang dan Bekasi untuk mencari keadilan. Mereka juga telah meminta klarifikasi resmi dari pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan Karawang (Dinkes), hingga anggota DPRD setempat.
Namun, rapat dengar pendapat yang digelar pada Oktober lalu justru berakhir ricuh. Ketegangan muncul setelah penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Karawang dianggap berubah-ubah dan tidak konsisten. Hal inilah yang memicu kekecewaan dari pihak keluarga korban dan para pendamping hukum.
Melihat belum adanya kejelasan hingga kini, LBH Bumi Proklamasi bersama sejumlah warga utara Karawang mendesak agar RDP jilid II segera dilaksanakan. Mereka menilai, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat.
Perwakilan LBH Bumi Proklamasi, Syarif Husen, S.H., menegaskan bahwa DPRD Karawang dan pemerintah daerah terlihat lamban dalam merespons kasus tersebut. “Kami melihat DPRD sangat pasif dalam menyikapi dugaan malpraktik ini. Masyarakat butuh kejelasan, bukan diam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu pelayanan kesehatan. “Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk pimpinan tertingginya, seperti tidak punya empati terhadap kasus yang sangat mendesak ini. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin menurun,” tambah Syarif dengan nada tegas. [Asbel]
