PURWAKARTA, AlexaNews.ID – Pemerintah Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan serius pada tahun anggaran 2026 menyusul pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Besaran pemangkasan anggaran tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp300 miliar hingga Rp388 miliar.
Kebijakan pengurangan TKD ini dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap laju pembangunan daerah. Meski demikian, Pemkab Purwakarta bersama DPRD berkomitmen menjaga agar program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Pemerhati kebijakan publik, Hasan Sidik, menyebut pemotongan TKD tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan adaptif dalam mengelola anggaran. Ia menilai DPRD Purwakarta kini diarahkan untuk fokus pada efisiensi belanja, khususnya memangkas pengeluaran rutin yang dinilai tidak mendesak.
“Efisiensi menjadi kunci, terutama dengan mengurangi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Di sisi lain, optimalisasi pendapatan asli daerah harus benar-benar dimaksimalkan untuk menutup kekurangan anggaran,” ujar Hasan.
Isu pemotongan TKD ini juga mencuat dalam sejumlah rapat paripurna DPRD Purwakarta saat pembahasan anggaran. Para legislator menyoroti potensi perlambatan pembangunan apabila tidak diimbangi dengan langkah strategis dan kebijakan penghematan yang terukur.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD bersama Pemkab Purwakarta telah menyusun sejumlah langkah antisipatif. Strategi yang disiapkan antara lain melakukan efisiensi besar-besaran, memangkas biaya perjalanan dinas, serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini belum optimal.
Bupati Purwakarta, Om Zein, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan memangkas berbagai kegiatan nonprioritas. Salah satunya adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga sekitar 75 persen, serta pengetatan belanja alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan rapat.
“Untuk kegiatan di lingkungan Pemkab, sekarang sudah tidak ada lagi anggaran makan dan minum. Semua diarahkan agar lebih sederhana dan efektif,” tegas Om Zein.
Selain penghematan, Pemkab Purwakarta juga fokus meningkatkan pendapatan daerah melalui pembenahan sistem pemungutan pajak, khususnya pada sektor restoran, hotel, dan parkir. Upaya ini dilakukan guna meminimalkan kebocoran dan meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Om Zein menegaskan sisa anggaran yang tersedia akan diarahkan sepenuhnya untuk belanja pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemotongan TKD Purwakarta yang mencapai ratusan miliar rupiah ini menjadi ujian bagi tata kelola keuangan daerah. Namun melalui efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan, Pemkab Purwakarta optimistis pembangunan tetap dapat berjalan meski di tengah keterbatasan dukungan anggaran dari pusat. (Asy)
