PURWAKARTA, AlexaNews.ID – Kinerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo, secara umum dinilai baik. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan yang dikenal dengan sebutan Zenjo.
“Saya melihat dan merasakan langsung, khususnya kepemimpinan Bupati Purwakarta Om Zein, sudah berjalan baik dalam memimpin Purwakarta,” ujar Luthfi, Jumat (6/2/2026), di kediamannya di Kampung Sukarata, Purwakarta.
Menurut Luthfi, kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah cukup terasa, terutama di sektor infrastruktur jalan dan perbaikan jaringan irigasi. Selain itu, keterbukaan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kerap disampaikan melalui media sosial juga dinilai sebagai langkah positif dalam membangun transparansi.
Namun demikian, Luthfi menilai manajerial Bupati yang dinilai sudah baik belum sepenuhnya dibarengi oleh kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Hanya saja, manajerial Bupati yang sudah bagus ini tidak dibarengi oleh kinerja BKAD. Masih sering terjadi keterlambatan pembayaran, baik kepada OPD maupun pihak ketiga,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi persoalan serius, terlebih menurutnya dana di kas daerah sebenarnya tersedia.
“Padahal uang di kas itu ada. Kenapa tidak segera dibayarkan? Seperti yang pernah disampaikan Purbaya, uang di kas itu seharusnya dibelanjakan, bukan diendapkan di bank untuk mengejar bunga,” tegas Luthfi.
Luthfi juga mencontohkan keterlambatan pembayaran yang terjadi di lingkungan DPRD Purwakarta. Menurutnya, persoalan teknis dalam administrasi keuangan seharusnya tidak berdampak pada pihak yang berhak menerima pembayaran.
“Keuangan di DPRD saja bisa telat dibayarnya cukup lama. Kalau ada kesalahan teknis, itu urusan internal, jangan sampai berdampak pada hak orang lain,” katanya.
Menjelang satu tahun kepemimpinan pasangan Zenjo yang jatuh pada 20 Februari 2026, Luthfi menilai publik sudah layak memberikan penilaian dan evaluasi secara jujur, objektif, dan terbuka.
Ia menilai kepemimpinan Om Zein sejauh ini cukup terarah dan jelas, terutama dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang terus digenjot.
“Pembangunan memang menjadi prioritas utama dan itu terlihat. Namun perlu ditegaskan, capaian administratif bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Di balik narasi keberhasilan pembangunan, Luthfi mengingatkan masih ada persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, pertumbuhan UMKM, tenaga kerja informal, dan ekonomi lokal belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Selain itu, efisiensi anggaran daerah juga dinilai belum maksimal.
“Selain meningkatkan PAD, seharusnya ada upaya efisiensi, misalnya dengan memangkas atau menggabungkan OPD yang tugas dan fungsinya saling beririsan,” katanya.
Luthfi meyakini, hasil pembangunan akan lebih terlihat pada tahun ini. Namun ia juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap OPD yang kinerjanya belum optimal.
Ia menyinggung polemik yang belakangan ramai diperbincangkan para pemerhati kebijakan daerah, khususnya terkait kinerja Kepala BKAD yang dinilai kerap memicu kegaduhan.
“Kebijakan BKAD ini sedikit banyak mengganggu keberhasilan Bupati dalam memimpin Purwakarta. Kalau perlu, OPD yang kinerjanya belum maksimal digeser,” tandasnya. (Asy)
