PURWAKARTA, AlexaNews.ID – Dinamika di pucuk pimpinan Kabupaten Purwakarta kembali jadi sorotan. Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin secara terbuka mengaku tak pernah dilibatkan dalam kebijakan strategis sejak dilantik mendampingi Bupati Saepul Bahri Binzein.
Pengakuan itu ia tulis langsung di kolom komentar Instagram @urangpurwakarta.id.
“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan,” tulisnya.
Pernyataan tersebut sontak memantik perhatian publik. Pasalnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket politik. Masyarakat pun menaruh harapan adanya sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sorotan makin menguat setelah mencuat dua peristiwa yang menunjukkan perbedaan pendekatan keduanya.
Pertama, kasus pungutan liar (pungli) di kawasan Waduk Cirata saat arus mudik Lebaran. Sejumlah pemudik mengeluhkan dimintai uang parkir dengan tarif tak wajar meski hanya berhenti sejenak di bahu jalan. Kasus ini viral di media sosial.
Aparat Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat dan mengamankan delapan orang terduga pelaku. Mereka langsung dibawa ke Mapolres untuk diperiksa lebih lanjut.
Dalam kasus ini, Abang Ijo tampil cukup vokal. Ia menyampaikan keprihatinan dan menilai praktik pungli tersebut mencoreng nama baik Purwakarta, apalagi terjadi saat banyak warga luar daerah melintas.
Sementara itu, Bupati Saepul Bahri Binzein memilih pendekatan yang lebih tenang. Penanganan diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan mekanisme yang berlaku. Tidak banyak pernyataan terbuka yang disampaikan kepada publik.
Perbedaan sikap kembali terlihat dalam polemik dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu SMP negeri di wilayah Sukasari.
Laporan masyarakat soal dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan itu menjadi perhatian luas. Abang Ijo kembali angkat suara dan meminta persoalan tersebut ditangani secara transparan demi melindungi hak siswa.
Di sisi lain, bupati disebut lebih mengedepankan jalur administrasi dan mekanisme internal. Fokusnya memastikan dana tetap tersalurkan serta proses klarifikasi berjalan sesuai prosedur birokrasi.
Dua peristiwa ini membuat publik menilai ada perbedaan gaya kepemimpinan. Wakil bupati dinilai lebih responsif dan komunikatif di ruang publik, sementara bupati cenderung menjaga stabilitas melalui jalur struktural.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Purwakarta terkait pengakuan wakilnya soal tidak dilibatkan dalam kebijakan strategis.
Masyarakat pun menunggu penjelasan lebih lanjut. Di tengah berbagai persoalan sosial dan pelayanan publik, soliditas pimpinan daerah menjadi hal yang krusial demi menjaga kepercayaan warga. (Ega Nugraha)
