KARAWANG, Akexanews.id – Persoalan tarif parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh.

Ia melontarkan teguran keras setelah menemukan pungutan parkir sepeda motor sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (16/11/2026).

Aep meminta tarif parkir di kawasan fasilitas olahraga tersebut ditetapkan secara wajar dan tidak membebani masyarakat.

Saat sidak, Aep juga mempertanyakan dasar pengelolaan parkir serta pihak yang berwenang melakukan penarikan uang dari pengunjung.

Menurutnya, tarif Rp3.000 hingga Rp4.000 untuk sepeda motor terlalu tinggi, mengingat stadion merupakan fasilitas publik yang digunakan masyarakat untuk berolahraga.

“Nggak ada parkir Rp3.000, mahal amat. Emang ini sudah dikelola? Bayar ke siapa? Nggak boleh seperti itu,” ujar Aep saat sidak.

Namun, di tengah sidak tersebut, muncul persoalan lain. Seorang penjaga parkir di area parkiran SMAN 5, kawasan Stadion Singaperbangsa, menyebut adanya setoran rutin setiap bulan kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang.

Penjaga parkir tersebut mengungkapkan bahwa setoran yang diberikan kepada petugas Dishub mencapai Rp600.000 setiap bulannya.

“Ada setoran setiap bulan ke petugas Dishub sebesar Rp600 ribu,” ungkap seorang penjaga parkir saat memberikan keterangan.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan parkir di lokasi tersebut. Jika benar terdapat setoran rutin kepada petugas Dishub, atas dasar apa penarikan dan penyetoran uang tersebut dilakukan?

Pasalnya, apabila pengelolaan parkir berada di bawah kewenangan Dishub, seharusnya terdapat kejelasan administrasi, termasuk bukti pembayaran atau karcis parkir resmi yang diberikan kepada pengunjung.

Namun, persoalan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang Rp600.000 yang disebut-sebut disetorkan setiap bulan tersebut.

Temuan dan pengakuan penjaga parkir ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari Dishub Karawang.

Jangan sampai persoalan tarif parkir yang dipersoalkan langsung oleh Bupati justru membuka persoalan lain terkait transparansi pengelolaan pendapatan parkir.

Sebab, pungutan di fasilitas publik semestinya memiliki dasar hukum, mekanisme yang jelas, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Hingga berita ini ditulis, keterangan mengenai dugaan setoran Rp600.000 per bulan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Dishub Karawang. (Karya)

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.