KARAWANG, Alexanews.id – Sejumlah warga Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan tidak diterimanya surat undangan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2026.

Kedatangan warga tersebut dipicu karena mereka mengaku memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) Desa Cikampek Timur, tetapi tidak mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026.

Salah seorang warga, Caca (20), asal Dusun Cijalu, mengaku heran karena dirinya tidak masuk dalam daftar penerima undangan. Padahal, ayahnya yang tinggal dalam satu keluarga justru mendapatkan undangan.

“Saya merasa heran, ayah saya mendapatkan undangan, sementara saya tidak. Padahal, saya juga warga Cikampek Timur,” ungkap Caca.

Persoalan tersebut memunculkan tanda tanya terkait proses pendataan dan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades Cikampek Timur 2026.

Menanggapi hal itu, anggota Panitia 11 Pilkades Cikampek Timur, Ace Syaeful Rohman, menjelaskan bahwa data pemilih bersumber dari hasil pendataan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas di lapangan.

“Kami panitia memiliki petugas di lapangan, yaitu Pantarlih, untuk memberikan data terkait DPS,” kata Ace.

Ia menjelaskan, sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT, panitia telah memberikan tenggat waktu kepada Pantarlih maupun masyarakat untuk mengusulkan penambahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang belum terdata.

Meski demikian, masih adanya warga yang mengaku memiliki identitas kependudukan Desa Cikampek Timur tetapi tidak mendapatkan undangan menjadi persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari panitia.

Transparansi pendataan dan kepastian hak pilih menjadi hal penting agar pelaksanaan Pilkades Cikampek Timur pada 22 November 2026 berjalan tertib, adil, dan tidak merugikan warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih. (Karina)

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.