KARAWANG, Alexanews.id – Polemik tarif dan pengelolaan parkir di Stadion Singaperbangsa Karawang terus bergulir. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., menilai persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, dengan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh.

Asep yang akrab disapa Askun mengapresiasi ketegasan Bupati Aep dalam menyikapi polemik tersebut. Namun, ia menilai perusahaan pengelola parkir tidak bisa sepenuhnya disalahkan.

Menurut Askun, Kadisparpora seharusnya berkoordinasi dan meminta arahan bupati sebelum membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.

Terlebih, renovasi Stadion Singaperbangsa belum sepenuhnya rampung.

“Seharusnya Kadisparpora melaporkan terlebih dahulu kepada bupati. Jangan sampai mengambil kebijakan sendiri dan mendahului pimpinan. Dalam persoalan ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” tegas Askun, Kamis (19/11/2026).

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengambil kebijakan tanpa koordinasi dengan kepala daerah.

Menurutnya, kedekatan dengan bupati bukan alasan bagi pejabat untuk bertindak di luar arahan pimpinan.

Selain mengkritik pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa, Askun mengusulkan agar parkir di seluruh fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD digratiskan.

Jika pemerintah tetap memberlakukan tarif dengan alasan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia meminta tarif dibuat murah dan seragam.

“Kalau memang harus berbayar, cukup Rp2.000 untuk motor dan Rp4.000 untuk mobil. Jangan sampai masyarakat terbebani ketika menikmati fasilitas umum,” ujarnya.

Askun juga meminta setiap PKS pengelolaan parkir mengatur secara jelas tanggung jawab pengelola apabila terjadi kehilangan kendaraan.

Menurutnya, pengelola tidak boleh hanya mengambil keuntungan, tetapi lepas tangan ketika konsumen mengalami kerugian.

“Kalau kendaraan hilang, pengelola parkir harus bertanggung jawab. Jangan hanya mengambil keuntungan, tetapi ketika ada masalah justru tidak mau bertanggung jawab,” katanya.

Askun turut mempertanyakan target pendapatan daerah dari kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.

Ia meminta setiap PKS memiliki target PAD tahunan yang jelas dan dapat dievaluasi.

Menurutnya, pengelola parkir kerap berdalih mengalami kerugian ketika target pendapatan tidak tercapai. Namun, saat kerja sama hendak dicabut atau dialihkan kepada pengelola lain, mereka justru bersikap keras.

“Selama ini retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga tidak pernah mencapai target. Alasannya selalu rugi. Tapi ketika PKS akan dicabut, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.

Untuk itu, Askun meminta Disparpora, Dishub, Satpol PP, dan Bapenda memperkuat koordinasi serta pengawasan terhadap pengelolaan parkir di fasilitas umum.

Ia menegaskan, pengelolaan parkir harus memberikan manfaat bagi daerah tanpa membebani masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat sudah membayar pajak untuk membangun fasilitas umum, tetapi ketika ingin menikmatinya justru masih dibebani tarif parkir yang memberatkan,” pungkasnya. (Karya)

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.