PURWAKARTA, Alexanews.id – Sembilan paket pekerjaan bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, nilai kontrak sejumlah proyek tersebut tercatat nyaris mendekati pagu anggaran.

Pola nilai kontrak yang relatif berdekatan dengan pagu itu memunculkan pertanyaan terkait efisiensi penggunaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan data yang dihimpun, sembilan paket pekerjaan tersebut meliputi marka jalan, penyediaan rambu lalu lintas, pembangunan penerangan jalan umum (PJU), pengadaan lampu PJU, bahan cadangan, meterisasi hingga pemeliharaan PJU.

Berikut rincian sembilan paket pekerjaan tersebut:

1. Pekerjaan Marka Jalan

  • Penyedia: CV Puralaksana
  • Kontrak: Rp596.488.692
  • Pagu: Rp598.067.028

2. Penyediaan Rambu Lalu Lintas Jalan

  • Penyedia: CV Puralaksana
  • Kontrak: Rp306.165.306
  • Pagu: Rp307.767.000

3. Pembangunan PJU Paket 1

  • Penyedia: CV Regia Tatar Persada
  • Kontrak: Rp1.175.200.512
  • Pagu: Rp1.226.015.000

4. Pembangunan PJU Paket 2

  • Penyedia: CV Kusuma Wijaya Karya
  • Kontrak: Rp1.043.955.222
  • Pagu: Rp1.050.870.000

5. Belanja Lampu PJU 60 Watt dan 90 Watt

  • Penyedia: Dian Pelita Indonesia
  • Kontrak: Rp1.062.746.576
  • Pagu: Rp1.067.680.000

6. Pengadaan Bahan Cadangan PJU Paket 2

  • Penyedia: CV Puri Kencana
  • Kontrak: Rp106.227.000
  • Pagu: Rp110.050.000

7. Belanja Bahan Cadangan PJU Paket 1

  • Penyedia: CV Tutular Wika Berlian
  • Kontrak: Rp212.779.230
  • Pagu: Rp224.500.000

8. Meterisasi PJU

  • Penyedia: CV Kusuma Wijaya Karya
  • Kontrak: Rp324.475.200
  • Pagu: Rp328.300.600

9. Pemeliharaan PJU 40 Titik

  • Penyedia: CV Tutular Wika Berlian
  • Kontrak: Rp217.475.640
  • Pagu: Rp222.272.000

Menanggapi hal tersebut, Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Frihatnadi, SH, menilai pola pengadaan dengan nilai kontrak yang mendekati pagu perlu ditelusuri lebih jauh.

Ia menyoroti kemungkinan adanya penguncian spesifikasi teknis yang mengarah pada produk atau vendor tertentu dalam proses pengadaan melalui sistem e-katalog.

“Penguncian spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan vendor tertentu yang tayang di etalase e-katalog merupakan modus paling klasik dan dinilai paling efektif,” ujar Risang.

Menurutnya, hal itu dapat terjadi ketika spesifikasi teknis barang atau pekerjaan dalam dokumen persiapan dibuat terlalu spesifik sehingga hanya dapat dipenuhi oleh satu vendor, meskipun terdapat produk lain dengan fungsi yang sepadan.

“Akibat pola ini, saat proses pengadaan masuk ke sistem e-katalog, pilihan produk secara otomatis terarah dan mengunci pada vendor bersangkutan,” tambahnya.

Selain spesifikasi teknis, Risang juga mempertanyakan efektivitas negosiasi harga dalam sistem e-katalog.

Menurut dia, fitur negosiasi yang seharusnya memberikan kesempatan memperoleh harga terbaik bagi negara berpotensi kehilangan fungsi apabila proses tawar-menawar tidak berjalan optimal.

“Jika menggunakan e-katalog, harga sering kali fix mengikuti harga etalase sehingga ruang tawar-menawar menjadi sangat kecil. Dalam praktik yang menyimpang, negosiasi harga sering kali berubah menjadi sekadar panggung sandiwara,” ungkapnya.

Melihat sembilan paket pekerjaan tersebut, Risang mendorong pihak berwenang melakukan penelusuran mendalam, termasuk audit digital forensik terhadap proses pengadaan.

Ia menilai pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui riwayat penayangan harga satuan barang maupun pekerjaan pada etalase e-katalog oleh penyedia terkait.

“Audit ini dinilai penting untuk memeriksa riwayat jejak digital penayangan harga satuan barang maupun pekerjaan di etalase e-katalog oleh vendor terkait,” katanya.

Risang juga meminta agar jeda waktu antara penayangan harga oleh penyedia di etalase e-katalog dengan pengumuman pengadaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan ikut diperiksa.

“Jeda waktu antara penayangan harga di etalase e-katalog oleh penyedia jasa dengan pengumuman pengadaan barang dan jasa oleh PPK atau Pejabat Pengadaan perlu menjadi perhatian serius aparat yang berwenang dan lembaga pengawasan,” pungkasnya.

Hingga naskah ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta terkait pola nilai kontrak sembilan paket pekerjaan tersebut.

Konfirmasi kepada pihak Dishub diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pemilihan penyedia, penyusunan spesifikasi teknis, serta mekanisme negosiasi harga.

Perlu ditegaskan, kedekatan nilai kontrak dengan pagu anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, kondisi tersebut layak menjadi bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut. (rt)

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.