BEKASI, Alexanews.id – Dugaan penghalangan akses kegiatan pembersihan Kali Cikarang oleh manajemen Apartemen Riverdale mendapat perhatian sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Tiga anggota dewan dari Fraksi Golkar, PKB, dan Demokrat meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. Bahkan, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi berencana memanggil manajemen Apartemen Riverdale untuk meminta klarifikasi.
Persoalan ini mencuat setelah tim Rehab Kali Cikarang mengaku mengalami hambatan akses saat hendak melakukan pembersihan sampah dan pengangkatan sedimentasi sungai di belakang kawasan Apartemen Riverdale.
Padahal, kegiatan tersebut bertujuan menjaga kebersihan sungai, memperlancar aliran air, sekaligus mengantisipasi potensi banjir menjelang musim penghujan.
Ahmad bin Olim: Kepentingan Publik Jangan Dikesampingkan
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Ahmad bin Olim, menyayangkan adanya dugaan penghalangan terhadap kegiatan pembersihan Kali Cikarang.
Menurutnya, menjaga lingkungan dan mencegah banjir merupakan kepentingan bersama yang tidak seharusnya terhambat oleh kepentingan pengelolaan kawasan.
“Kalau benar ada penghalangan terhadap kegiatan pembersihan sungai, tentu ini sangat disayangkan. Jangan sampai kepentingan pengelolaan kawasan justru mengesampingkan kepentingan masyarakat luas,” tegas Ahmad.
Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Ahmad juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sungai dan memastikan setiap aktivitas pembangunan di sekitar aliran sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai ketika banjir terjadi, semua pihak baru saling menyalahkan. Pencegahan harus dilakukan dari sekarang. Pemerintah daerah dan BBWS harus memastikan fungsi sungai tetap terjaga,” tambahnya.
Komisi III DPRD Siapkan Pemanggilan Riverdale
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Jaya Marjaya, menyoroti informasi dugaan penebangan pohon, pembuangan material pohon ke sungai, hingga pembangunan turap di sekitar aliran Kali Cikarang.
Ia menegaskan, apabila pembangunan tersebut berada di kawasan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), maka aspek perizinan harus diperjelas.
“Kalau memang itu merupakan kawasan kewenangan BBWS, seharusnya ada izin terlebih dahulu apabila ingin melakukan pembangunan turap. Pohon juga tidak boleh sembarangan ditebang, apalagi sampai dibuang ke sungai,” kata Jaya.
Jaya juga menyayangkan apabila kegiatan pembersihan sungai yang dilakukan tim Rehab Kali Cikarang justru mengalami hambatan.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III, ia menyatakan pihaknya berencana memanggil manajemen Apartemen Riverdale melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Kemungkinan Komisi III akan memanggil pihak manajemen Apartemen Riverdale untuk RDP. Kalau diperlukan, kami juga akan melakukan sidak langsung ke lapangan,” ujarnya.
Menurut Jaya, pemanggilan tersebut diupayakan secepatnya. Namun, pihaknya masih menyesuaikan agenda DPRD yang tengah disibukkan dengan pembahasan Pansus 19 dan anggaran tahun 2027.
“Kalau tidak awal Desember, kemungkinan akhir November. Kami sedang mencari waktu kosong agar persoalan ini bisa segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Hariyanto Minta DLH dan BBWS Citarum Turun Tangan
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Demokrat, Hariyanto, juga menyampaikan keprihatinannya atas dugaan hambatan akses pembersihan Kali Cikarang.
Ia menilai sungai merupakan bagian dari kepentingan publik sehingga pemeliharaannya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pengelola kawasan yang berada di sekitar aliran sungai.
“Saya sangat menyayangkan kalau memang benar kegiatan pemeliharaan dan pembersihan Kali Cikarang mengalami hambatan akses oleh pihak pengelola apartemen. Sungai itu kepentingan publik,” kata Hariyanto.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dan BBWS Citarum segera turun tangan untuk memfasilitasi komunikasi antara tim Rehab Kali Cikarang dengan pihak pengelola apartemen.
Selain itu, Hariyanto meminta adanya kejelasan mengenai status kewenangan sungai, akses kawasan, serta mekanisme pemeliharaan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan sampai sungai hanya dianggap penting ketika banjir sudah terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang. Apa yang dilakukan rekan-rekan Rehab Kali Cikarang merupakan bagian dari upaya pencegahan yang seharusnya didukung,” tegasnya.
Terkait dugaan penebangan pohon dan pembangunan turap, ia meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kita perlu melihat bagaimana perizinannya, bagaimana status lahannya, dan siapa yang memiliki kewenangan. Semua harus diselesaikan melalui koordinasi dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Menunggu Klarifikasi Manajemen Riverdale
Sorotan tiga anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut mendorong agar persoalan dugaan penghalangan akses pembersihan Kali Cikarang segera mendapat penyelesaian.
Terlebih, kegiatan pembersihan sungai dinilai penting untuk mengurangi penumpukan sampah dan sedimentasi, sekaligus menjaga kelancaran aliran air saat intensitas hujan meningkat.
Kini, perhatian tertuju pada rencana Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang akan memanggil manajemen Apartemen Riverdale untuk meminta penjelasan.
Publik juga menunggu klarifikasi mengenai alasan pembatasan akses, termasuk informasi dugaan penebangan pohon dan pembangunan turap di sekitar aliran sungai.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan langsung dari manajemen Apartemen Riverdale terkait tudingan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak pengelola maupun instansi terkait.
Persoalan ini diharapkan segera dituntaskan agar upaya pemeliharaan Kali Cikarang dapat berjalan sesuai aturan dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat luas. (Wnd)










