BOGOR, Alexanews.id – Konflik lahan antara warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City Tbk kembali mencuat.

Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat turun langsung mengecek lokasi Palemboko Camping Ground milik Ozzy Sudiro yang diduga diklaim oleh perusahaan tersebut.

Pengecekan dilakukan menyusul laporan Ozzy dengan nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Laporan itu telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2HP Nomor 1250 pada 30 September 2026.

Ozzy mengapresiasi langkah penyidik yang telah melakukan pengecekan langsung terhadap lahan seluas 4,5 hektare miliknya.

Ia menegaskan memiliki dokumen dan riwayat kepemilikan tanah sejak era 1980-an. Namun, belakangan tanah tersebut diduga diklaim PT Sentul City Tbk.

“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” kata Ozzy dalam konferensi pers di Palemboko, Selasa (18/11/2026).

Menurut Ozzy, aktivitas pembangunan masih berlangsung saat penyidik melakukan pengecekan. Sejumlah bangunan bahkan sudah berdiri dan sebagian lahan masih dalam proses pengurukan.

Ia mengaku memiliki bukti kepemilikan berupa girik asli, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pembayaran pajak.

Ozzy juga mempersoalkan klaim SHGB Nomor 2 yang disebut telah dicabut dan dibatalkan pemerintah.

Menurutnya, klaim lahan sekitar enam hektare tersebut tidak hanya mencakup tanah miliknya, tetapi juga permukiman sekitar 32 kepala keluarga, masjid, serta bangunan SDN 06 Bojong Koneng.

“Kami berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak,” ujarnya.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Forum Masyarakat Sentul (Formas). Prof Henry Subiakto menilai dugaan penyerobotan lahan warga tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak kepemilikan masyarakat.

Menurutnya, tindakan perampasan hak atas tanah, terlebih jika disertai kekerasan atau intimidasi, dapat berkaitan dengan pelanggaran HAM.

“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegas Henry.

Ia mengingatkan bahwa hak milik pribadi dilindungi Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sementara itu, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku kehilangan penguasaan atas tanah seluas 17 hektare yang diduga dicaplok mafia tanah dan berkaitan dengan klaim Sentul City.

Joni mengaku telah menyampaikan pengaduan ke berbagai pihak, termasuk kepolisian dan DPR RI. Namun, hingga kini ia mengaku belum mendapatkan penyelesaian.

“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI, tapi hasilnya nol,” ungkap mantan Komisaris Jiwasraya tersebut.

Kuasa hukum Formas, JS Simatupang, juga meminta penyidik Polda Jabar memeriksa seluruh dokumen kepemilikan dan riwayat tanah dari masing-masing pihak.

Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan oleh PT Sentul City Tbk.

“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an. Kami meminta proses hukum ini dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegasnya.

Formas berharap penanganan perkara ini tidak berhenti pada pengecekan lokasi. Mereka meminta penyidik mengusut dugaan penyerobotan lahan secara menyeluruh.

Formas juga berharap konflik agraria antara warga dan Sentul City dapat dituntaskan pada era Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Formas, negara harus hadir memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sentul City Tbk belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi awak media.***

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.