CIREBON, Alexanews.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cirebon mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Uni Emirat Arab (UEA).
Dalam kasus tersebut, seorang perempuan berinisial SM (51), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, menjadi korban. Ia dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (PRT), tetapi justru tidak mendapatkan pekerjaan sesuai kesepakatan dan harus menanggung biaya kepulangan hingga Rp20 juta.
Polisi telah menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas praktik perdagangan orang, khususnya perekrutan PMI melalui jalur ilegal.
“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal,” tegas Imara.
Kasus ini bermula pada Juli 2026. Saat itu, tersangka RY menawarkan pekerjaan sebagai PRT di UEA kepada korban dengan iming-iming gaji minimal Rp6 juta per bulan.
Korban juga dijanjikan proses keberangkatan cepat dan langsung mendapatkan pekerjaan setibanya di negara tujuan.
Untuk keperluan pemberangkatan, korban diminta menyerahkan sejumlah dokumen, di antaranya KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk mengurus paspor dan pemeriksaan kesehatan.
Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke sebuah tempat penampungan di wilayah Bekasi selama satu malam. Selanjutnya, korban diberangkatkan menuju UEA dengan transit terlebih dahulu di Singapura.
Namun, setibanya di negara tujuan, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan sebagai PRT.
Merasa dirugikan, korban kemudian meminta dipulangkan ke Indonesia. Namun, pihak terkait meminta pembayaran ganti rugi dan biaya kepulangan sebesar Rp20 juta. Keluarga korban akhirnya terpaksa melunasi biaya tersebut agar SM bisa kembali ke Tanah Air.
Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap tersangka RY mengetahui proses perekrutan hingga pemberangkatan korban tidak sesuai ketentuan pemerintah. Meski demikian, tersangka tetap menjalankan aksinya karena memperoleh keuntungan sebesar Rp4 juta.
Atas perbuatannya, RY dijerat Pasal 455 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun atau denda maksimal kategori VII sebesar Rp5 miliar.
Selain melakukan penegakan hukum, Satreskrim Polresta Cirebon juga menggencarkan sosialisasi pencegahan TPPO melalui edukasi di tempat pelatihan, perusahaan penempatan PMI, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga instansi pemerintah dan swasta.
Polresta Cirebon juga berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk proses pemulangan serta pendampingan reintegrasi sosial korban bersama UPTD PPA Kabupaten Cirebon.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan pengangguran, Polresta Cirebon bersama Disnaker Kabupaten Cirebon juga menggelar Job Fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran).
Kapolresta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji besar dengan proses keberangkatan cepat tanpa kejelasan legalitas.
“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang,” pungkasnya. (Kirno)










