KARAWANG, Alexanews.id – Persoalan daftar pemilih mencuat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.
Sejumlah warga mengaku tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), meski memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) beralamat setempat.
Kondisi tersebut menuai protes. Pasalnya, warga mengaku sudah bertahun-tahun tinggal dan beraktivitas di Desa Cikampek Timur, tetapi justru tidak mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pilkades yang dijadwalkan berlangsung Minggu (22/11/2026).
Salah seorang warga Dusun Cijalu, Ahmad, mengatakan antusiasme masyarakat menyambut Pilkades cukup tinggi. Namun, persoalan pendataan membuat sejumlah warga terancam kehilangan hak untuk menentukan pemimpin desa.
Menurut Ahmad, petugas seharusnya melakukan pendataan dan validasi secara menyeluruh agar tidak ada warga yang memenuhi persyaratan justru terlewat dari daftar pemilih.
“Ini murni kelalaian petugas karena tidak mendata kami sebagai DPT, padahal kami sehari-hari tinggal dan beraktivitas di Cikampek Timur,” ungkap Ahmad kepada wartawan.
Ia memperkirakan hampir 30 warga mengalami persoalan serupa karena tidak mendapatkan undangan Pilkades.
Persoalan tersebut juga dialami keluarga warga lainnya. Verra mengaku dirinya tercatat sebagai pemilih, sedangkan suaminya justru tidak masuk dalam daftar pemilih, meskipun keduanya tinggal satu rumah dan memiliki dokumen kependudukan dengan alamat yang sama.
“Saya sendiri tercatat sebagai pemilih tapi suami saya tidak, padahal kami tinggal satu rumah, dengan KK dan KTP Cikampek Timur,” kata Verra.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait proses pendataan dan validasi daftar pemilih Pilkades Cikampek Timur. Terlebih, perbedaan status pemilih dalam satu keluarga menjadi persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari panitia.
Warga berharap panitia Pilkades segera memberikan klarifikasi dan memastikan persoalan tersebut ditangani sebelum pemungutan suara berlangsung. Mereka juga meminta agar hak pilih masyarakat tidak terabaikan akibat persoalan administrasi pendataan.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya menghubungi panitia Pilkades Cikampek Timur untuk meminta penjelasan mengenai penyebab tidak tercantumnya sejumlah warga dalam DPT serta mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh menjelang hari pemungutan suara. (Karina)










