Karawang, AlexaNews.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mendapat sorotan tajam dari para kepala desa setelah disebut mengambil keputusan sepihak terkait pembelian sepeda motor operasional desa. Keputusan ini diambil tanpa melalui musyawarah dengan seluruh kepala desa, meski anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat, Sukarya WK, menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa, Pemkab Karawang seharusnya melibatkan seluruh kepala desa. Menurutnya, kebijakan yang diambil secara mendadak tanpa adanya kesepakatan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di tingkat desa.
“Sumber anggaran pembelian sepeda motor ini berasal dari DBH retribusi pajak, yang merupakan hak desa. Seharusnya, Pemkab Karawang berdiskusi dengan seluruh kepala desa sebelum menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pembelian motor operasional desa,” ujar Sukarya WK usai pertemuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Senin (24/2/2025).
Sukarya menambahkan bahwa kebutuhan setiap desa berbeda-beda, sehingga tidak semua desa memerlukan kendaraan operasional tambahan. “Sebagian desa sudah memiliki kendaraan operasional, jadi keputusan ini tidak bisa dipukul rata,” imbuhnya.
Namun, karena Perbup terkait pembelian motor operasional desa telah terbit, Apdesi menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. “Kami tetap menghormati keputusan ini, tetapi kami mengingatkan agar ke depan Pemkab Karawang lebih transparan dan melibatkan seluruh kepala desa sebelum membuat kebijakan yang menyangkut desa,” tegas Sukarya WK. (Karina)
